Sabtu 14 Dec 2024 08:32 WIB

Presiden Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Kata Petinggi PDIP

Prabowo mengusulkan pemilihan kepala daerah dikembalikan atau dipilih oleh DPRD.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Mas Alamil Huda
Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pondok Rehabilitasi Sosial Jamrud Biru menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak di TPS 024, Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pondok Rehabilitasi Sosial Jamrud Biru menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak di TPS 024, Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan rakyat tetap memegang kedaulatan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan cara memilih langsung. Hal tersebut dikatakan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus saat merespons usulan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung," kata Deddy dalam konferensi pers di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Baca Juga

Deddy turut menanggapi usulan kepala daerah dipilih DPRD karena mahalnya ongkos politik. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

"Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan, gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar, kan begitu logikanya. Tetapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar," ujar Deddy.

Walau begitu, Deddy menyebut PDIP akan menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak. "Tetapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," ucap Deddy.

Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada yang masih sangat mahal, Deddy merasa terdapat cara guna melakukan intervensi. "Pertanyaannya sekarang sebenarnya, seberapa jauh pemerintah betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir itu. Kalau partai itu membumi, mengakar, enggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tetapi kalau partai-partai tidak mengakar kepada rakyat, tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu," ucap Deddy.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement