REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta mengaku setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD. Pasalnya, biaya untuk menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sangat besar.

Sekretaris DPW PKS Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pihaknya setuju dengan usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebab, pelaksanaan pilkada secara langsung tidaklah murah. "Setuju," kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Sela(17/12/2024).

Kendati demikian, ia menilai, diperlukan kajian mendalam sebelum benar-benar mengembalikan pilkada langsung menjadi kembali melalui DPRD. Kajian itu harus dilakukan untuk menghitung dampak negatif dan positif apabila kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.

"Yah karena itu perlu kajian, mana yang dampaknya lebih besar, dampak posistif atau negatif. Yang jelas pemilu biayanya besar sekali. Mungkin biaya tersebut akan lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat," kata Aziz.

Sebelumnya, Prabowo melemparkan wacana untuk pemilihan kepala daerah dikembalikan kewenangannya ke DPRD. Ia menilai, memilih kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien secara biaya.

“Mari kita berfikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari, dari negara, maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata dia beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika