#putusan-mahkamah-konstitusi

Ketu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersiap memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dalam Sidang tersebut MK juga mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Senin , 16 Oct 2023, 18:26 WIB

Tim Pemenangan Ganjar: MK Lampaui Kewenangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPNGP) menilai Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangan karena mengabulkan syarat capres dan cawapres pernah jadi kepala daerah. "Kami merasa MK hanya berhak memeriksa...

Ketu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dalam Sidang tersebut MK juga mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Senin , 16 Oct 2023, 18:22 WIB

Putusan MK yang Dinilai Vulgar Hanya Memihak Kepentingan Keluarga Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10/2023) memutuskan mengabulkan permohonan seorang mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaibbirru Re A yang ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Putusan ini pun berbeda dengan putusan perkara sejenis lainnya yang dibacakan MK pada hari...

Senin , 16 Oct 2023, 18:12 WIB

Kakaknya Gibran Disebut Bisa Jadi Cawapres, Kaesang: PSI Masih Nunggu, Kita Diskusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia...

Senin , 16 Oct 2023, 17:43 WIB

MK: Putusan Batas Usia Capres/Cawapres Berlaku di Pilpres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji...

Senin , 16 Oct 2023, 17:34 WIB

Kabulkan Sebagian Uji Materiil, MK: Batas Usia Capres/Cawapres tak Diatur Tegas dalam UUD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian uji...

Para pemohon menghadiri sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dengan begitu usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

Senin , 16 Oct 2023, 17:33 WIB

Gugatan Usia Capres/Cawapres Dikabulkan, Hakim MK Wahiduddin: MK Masuk Terlalu Jauh

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dengan begitu usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

Senin , 16 Oct 2023, 17:24 WIB

Ini Penjelasan Putusan MK Sehingga Mengapa Gibran Bisa Maju Jadi Cawapres

Baliho bergambar Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bertuliskan Wakil Presiden 2024 terpasang di Jalan Gito-Gati, Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/9/2023). Baliho dengan ukuran 3x5 meter ini dipasang oleh simpatisan Gibran. Sebanyak 15 baliho bergambar Gibran terpasang di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Sleman. Rencananya baliho ini akan terpasang hingga Gibran menjadi Cawapres 2024.

Senin , 16 Oct 2023, 17:10 WIB

Gibran Dipanggil Menghadap DPP PDIP

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan mengabulkan sebagian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Senin , 16 Oct 2023, 16:53 WIB

Prabowo dan Parpol Koalisi Indonesia Maju Sudah Bertemu di Hari Putusan MK

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dengan begitu usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

Senin , 16 Oct 2023, 14:32 WIB

Mahfud MD: Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengikat

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersiap memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uj

Senin , 16 Oct 2023, 14:27 WIB

In Picture: Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres Ditolak MK

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra

Senin , 16 Oct 2023, 14:09 WIB

Yusril: Tudingan MK Sebagai Mahkamah Keluarga tak Terbukti

Massa aksi memakai penutup mata saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin (16/10/2023). Unjuk rasa tersebut terkait sidang putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada hasil sidang tersebut Mahkamah Konstitusi menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun.

Senin , 16 Oct 2023, 13:27 WIB

In Picture: Aksi Demo Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi para hakim konstitusi bersiap memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (31/7/2023). Dalam sidang tersebut MK menolak gugatan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Senin , 16 Oct 2023, 12:56 WIB

Dua Hakim MK Beda Pendapat Soal Penolakan Permohonan Batas Usia

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman

Senin , 16 Oct 2023, 12:05 WIB

MK Tolak Permohonan PSI Seluruhnya Soal Batas Usia Capres/Cawapres

Senin , 16 Oct 2023, 11:44 WIB

PKS: Jika Konsisten, MK Tolak Gugatan Usia Capres

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah)

Senin , 16 Oct 2023, 11:28 WIB

Ada Pemohon Batas Usia Capres/Cawapres Tarik Gugatan, MK Kabulkan

MK Bacakan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjadwalkan sidang pembacaan putusan atas permohonan uji materi pasal syarat usia minimum capres-cawapres. Sidang akan digelar pada pekan depan, tepatnya Senin (16/10/2023) pukul 10.00 WIB. Jadwal resmi sidang itu tampak di laman resmi MK. Tampak diagendakan sidang pembacaan putusan akan dilakukan untuk tiga perkara sekaligus terkait gugatan batas usia minimum capres-cawapres. Juru Bicara MK Fajar...

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari ketika diwawancarai awak media usai melantik komisioner baru untuk 44 KPU kabupaten/kota di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Rabu , 28 Jun 2023, 19:34 WIB

Respons Putusan MK, KPU: Pergantian Komisioner Seharusnya Serentak

Diskusi mahasiswa merespons putusan MK bertajuk 'Kematangan Teknis Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Kontestasi Politik 2024'.

Sabtu , 24 Jun 2023, 17:47 WIB

Sikapi Putusan MK, GMPK Ajak Masyarakat Aktif Dukung Proses Demokrasi

Jumat , 16 Jun 2023, 11:45 WIB

Buntut Putusan MK, Anas Sindir Denny, SBY, dan Demokrat Cs Golongan 'Perdukunan'?

Bilik dan kotak suara pemilu. MK telah memutuskan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. (ilustrasi)

Jumat , 16 Jun 2023, 11:20 WIB

Respons KPU dan DPR Atas Peringatan MK Soal Politik Uang di Sistem Proporsional Terbuka

Jumat , 16 Jun 2023, 09:24 WIB

Tim Kuasa Hukum Tegaskan Denny Indrayana tak Langgar Kode Etik Advokat

Anggota DPR RI Supriansyah bersama Habiburokhman, Habib Abu Bakar Al Habsyi dan Arteria Dahlan (dari kiri ke kanan) menyampaikan konferensi pers usai sidang putusan terkait gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 tetap diselenggarakan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Jumat , 16 Jun 2023, 09:01 WIB

MK Ingatkan Politik Uang Marak di Sistem Proporsional Terbuka, Ini Respons Tim Hukum DPR

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin sidang putusan terkait gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 tetap diselenggarakan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Jumat , 16 Jun 2023, 07:42 WIB

PDIP akan Lakukan Kajian Penerapan Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu 2024

Jumat , 16 Jun 2023, 07:17 WIB

Infografis MK Putuskan Pemilu Tetap dengan Sistem Proporsional Terbuka

Jumat , 16 Jun 2023, 07:07 WIB

Legislator PAN Komentari Putusan MK Pakai Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Suasana sidang putusan terkait gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 tetap diselenggarakan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Jumat , 16 Jun 2023, 05:35 WIB

Hakim MK Ini Jadi Satu-Satunya yang Dukung Sistem Proporsional Terbuka Terbatas

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih periode 2023-2028 Anwar Usman (kiri) dan Saldi Isra (kanan) saling berjabat tangan usai pemilihan di gedung MK, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Anwar Usman dan Saldi Isra resmi terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 melalui mekanisme voting yang diikuti sembilan hakim konstitusi.

Kamis , 15 Jun 2023, 17:23 WIB

MK Setuju Perbaikan Sistem Pemilu, Ini Alasannya

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan.

Kamis , 15 Jun 2023, 16:57 WIB

MK Putuskan Proporsional Terbuka, PKS dan Gerindra Sindir Arteria Dahlan

Sekjen PKS - Aboe Bakar Al-Habsyi. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 15 Jun 2023, 14:08 WIB

MK Putuskan Proporsional Terbuka, Sekjen PKS: Caleg akan Makin Bersemangat

Penyelenggaraan pemilu mengecek surat suara. Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini memutuskan pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka.

Kamis , 15 Jun 2023, 13:56 WIB

Plus-Minus Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup di Pemilu Menurut MK

Petugas keamanan berjalan di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). MK hari ini membacakan putusan uji materi UU Pemilu. (ilustrasi)

Kamis , 15 Jun 2023, 11:51 WIB

MK Tolak Keterangan PDIP dalam Gugatan Sistem Pemilu

Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams hari ini absen di sidang putusan uji materi UU Pemilu. (ilustrasi)

Kamis , 15 Jun 2023, 11:07 WIB

Sidang Putusan MK Soal Pemilu Minus Satu Hakim yang Pernah Nilai UU KPK Inkonstitusional

Ingatkan MK, Golkar: Pemilu adalah Kesempatan Rakyat Pilih Pemimpin Terbaik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Perwakilan Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan bahwa partainya menjadi salah satu fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum (Pemilu). Sebab, pemilu adalah pesta demokrasi bagi rakyat dalam memilih calon pemimpinnya, dalam hal ini adalah anggota legislatif. "Pemilu ini adalah pemilunya rakyat, supaya rakyat dikasih kesempatan untuk memilih pilihan yang terbaik....

Jumat , 02 Jun 2023, 06:29 WIB