Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian seperti pengesahan KUHP, Penanganan kasus Ferdy Sambo, Penyelesaian Kasus HAM hingga perkembangan keamanan di Papua. Republika/Prayogi

Kamis , 15 Dec 2022, 16:36 WIB

Mahfud: KUHP yang Baru Disahkan Bukan untuk Lindungi Jokowi

Warga negara asing berjalan saat tiba di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengesahan KUHP oleh DPR sebelumnya diisukan akan mempengaruhi pariwisata RI. (ilustrasi)

Selasa , 13 Dec 2022, 20:09 WIB

KUHP Disahkan, Ini Data Kantor Imigrasi Soal Jumlah Kedatangan WNA ke Indonesia

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Jumat , 09 Dec 2022, 05:54 WIB

ACTA Siap Gugat Pasal-Pasal Kontroversial KUHP ke MK

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Rabu , 07 Dec 2022, 14:39 WIB

Legislator: RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam KUHP yang baru disahkan DPR, diatur pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. (ilustrasi)

Rabu , 07 Dec 2022, 14:18 WIB

Catatan Kritis untuk Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden di KUHP

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Mereka menolak pengesahan RKUHP karena menganggap banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Rabu , 07 Dec 2022, 13:43 WIB

Henri Subiakto Jelaskan Beda Pasal Penghinaan Presiden di UU KUHP dengan yang Lama

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) bersiap memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Rabu , 07 Dec 2022, 01:27 WIB

Masyarakat yang tak Puas Pengesahan RKUHP Disarankan Gugat ke MK

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Selasa , 06 Dec 2022, 21:37 WIB

Jurnalis Aceh Tolak Pengesahan RKUHP, Ini Sejumlah Pasal yang Dinilai Bahayakan Pers

Duta Besar Amerika Serikat, Sung Yong Kim menilai pasal-pasal terkait moralitas di RKUHP bisa membuat investor lari dari Indonesia. (ilustrasi)

Selasa , 06 Dec 2022, 20:53 WIB

Dubes AS Nilai Pasal Moralitas di RKUHP Bisa Buat Investor Lari, Ini Respons Pemerintah

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis meninggalkan ruangan setelah interupsi terkait beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 20:34 WIB

Politikus PKS Walkout Saat Pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR, Ini Respons Yasonna

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 06 Dec 2022, 19:55 WIB

Ada Massa Menginap di DPR Protes Pengesahan RKUHP, Yasonna: Nggak Ada Gunanya

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 06 Dec 2022, 19:00 WIB

RKUHP Disahkan, Indonesia Dinilai akan Alami Kemerosotan Demokrasi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Menkumham Jelaskan Jenis Pidana yang Diperluas dalam UU KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP. Salah satu poin baru yang terkandung dalam KUHP adalah jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diperluas, selain pidana penjara dan pidana denda.Dalam rapat paripurna, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, ada tiga pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu pidana pokok, tambahan, dan...

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Selasa , 06 Dec 2022, 13:53 WIB

Demokrat Soroti Dua Pasal KUHP yang Dinilai Bisa Bungkam Kebebasan Berpendapat

Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 Atnike Sigiro. Komnas HAM akan mempertimbangkan langkah lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM.

Selasa , 06 Dec 2022, 11:54 WIB

Komnas HAM Pertimbangkan Langkah Lain Jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana (RKUHP) karena menganggap beberapa pasal dalam RKUHP masih bermasalah.

Senin , 05 Dec 2022, 17:08 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di DPR RI (2)

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana (RKUHP) karena menganggap beberapa pasal dalam RKUHP masih bermasalah. Republika/Prayogi

Senin , 05 Dec 2022, 17:06 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Gedung Parlemen 1

Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP.

Senin , 05 Dec 2022, 16:58 WIB

In Picture: Aksi Jurnalis Bandung Tolak Rancangan KUHP Baru (2)

Sejumlah jurnalis Kota Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP. Republika/Abdan Syakura

Senin , 05 Dec 2022, 16:44 WIB

In Picture: Aksi Jurnalis Bandung Tolak Rancangan KUHP Baru (1)

Ilustrasi RKUHP

Ahad , 04 Dec 2022, 06:10 WIB

Para Guru Besar Universitas Nilai RKUHP Telah Jelas Soal Perbedaan Kritik dan Penghinaan

GMNI

Jumat , 02 Dec 2022, 04:20 WIB

GMNI Nilai RKUHP Ancam Demokrasi di Indonesia

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi saat berlangsungya Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/4/2022). Dalam aksinya mereka menilai Kick Off Dialog Publik RKUHP ini sebagai jalan yang formalistik dan hanya bertujuan untuk sosialisasi dan eduksi semata. Padahal, masyarakat sipil menghendaki adanya ruang partisipasi dan konsultasi guna mendenganr masukan publik secara maksimal. Prayogi/Republika

Kamis , 01 Dec 2022, 11:41 WIB

KY Disebut Kalah Cerdik Soal Usulan RKUHP

Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi membantah lembaganya terlambat mengajukan usulan soal RKUHP.

Rabu , 30 Nov 2022, 09:32 WIB

KY Bantah Terlambat Berikan Usulan untuk RKUHP

Ilustrasi RKUHP

Rabu , 30 Nov 2022, 05:59 WIB

Soal Delik Agama dan Kepercayaan di RKUHP Disebut untuk Jaga Persatuan Bangsa

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). (ilustrasi).

Selasa , 29 Nov 2022, 13:14 WIB

Komisi III Sebut RKUHP Mendesak untuk Segera Disahkan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah).

Senin , 28 Nov 2022, 21:36 WIB

Mendagri: Sejumlah Masalah di RKUHP Disepakati

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan paparannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Dalam rapat yang membahas penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut Wamenkumham menyatakan pemerintah telah mempertimbangkan untuk mengubah beberapa pasal krusial.

Senin , 28 Nov 2022, 17:21 WIB

Wamenkumham: RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari memberikan paparan dalam diskusi di Jakarta, Ahad (5/3).

Jumat , 25 Nov 2022, 19:07 WIB

Pusako Sebut RKUHP Masih Jauh dari Harapan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengambil sikap tegas terkait kasus gagal ginjal pada anak yang terjadi di Indonesia.

Jumat , 25 Nov 2022, 17:38 WIB

DPR Ingin Pengesahan RKUHP Sebelum Masa Reses

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah.

Pemerintah-Komisi III Sepakati 11 Poin RKUHP, Apa Saja?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy mengaku telah menampung aspirasi dari seluruh fraksi di Komisi III DPR terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hasilnya, terdapat 11 poin yang diperbaiki pemerintah dan disepakati keduanya.Pertama adalah terkait hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. Pihaknya menambahkan ayat bahwa ketentuan...

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, mengatakan kehidupan para hakim yang bertugas di daerah saat ini masih jauh dari kata sejahtera.

Kamis , 24 Nov 2022, 18:20 WIB

Komisi III Sepakati Pengambilan Keputusan Tingkat I RKUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah.

Kamis , 24 Nov 2022, 17:34 WIB

Pemerintah Putusan Hapus Pasal Penghinaan Lembaga Negara di RKUHP

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman menyarankan agar anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut tidak melapor ke Polisi terhadap komika Mamat Alkatiri.

Kamis , 24 Nov 2022, 17:09 WIB

Anggota Fraksi Gerindra Usul Pasal Penghinaan DPR Dihapus dari RKUHP

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi saat berlangsungya Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/4/2022). Dalam aksinya mereka menilai Kick Off Dialog Publik RKUHP ini sebagai jalan yang formalistik dan hanya bertujuan untuk sosialisasi dan eduksi semata. Padahal, masyarakat sipil menghendaki adanya ruang partisipasi dan konsultasi guna mendenganr masukan publik secara maksimal. Prayogi/Republika

Kamis , 24 Nov 2022, 15:14 WIB

Komisi III Minta Penjelasan Detail Frasa Penghinaan di RKUHP

Ilustrasi RKUHP

Senin , 21 Nov 2022, 23:40 WIB

Soal RKUHP, Ini Pandangan Sejumlah Akademisi Universitas Dalam Negeri

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penundaan rapat pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terjadi karena masih adanya sinkronisasi dari pemerintah. (iilustrasi)

Senin , 21 Nov 2022, 14:52 WIB

DPR Harap RKUHP Sah Tahun Ini

Ilustrasi RKUHP

Senin , 21 Nov 2022, 05:46 WIB

Sejumlah Akademisi Dirangkul untuk Sosialisasikan RKUHP di Banjarmasin

Anggota Komisi III Taufik Basari mengatakan Rapat pembahasan RKUHP tanggal 21-21 November ditunda. Penundaan diharapkan untuk mengkaji masukan-masukan. (ilustrasi).

Ahad , 20 Nov 2022, 15:31 WIB

Komisi III-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP pada 21 November

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan ada kemungkinan bahwa payung hukum pidana itu tak disahkan pada periode ini. (ilustrasi).

Kamis , 17 Nov 2022, 09:22 WIB

Legislator Sebut Peluang RKUHP tak Disahkan Periode Ini

Ilustrasi RKUHP

Kamis , 17 Nov 2022, 07:21 WIB

Sosialisasi RKUHP di Palu, Para Pakar Ilmu Pidana Curahkan Sejumlah Pandangan

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).Pemerintah telah menyerahkan draf terbaru RUU KUHP untuk selanjutnya dibahas oleh DPR. (ilustrasi)

Selasa , 15 Nov 2022, 14:11 WIB

Jalan Tengah Rumusan Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden di RUU KUHP

AnggotaKomisi III DPR Taufik Basari.

Selasa , 15 Nov 2022, 03:09 WIB

Anggota Komisi III DPR Nilai Baik Usulan Perubahan Delik Penghinaan di RKUHP

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu (kiri).

Senin , 14 Nov 2022, 21:18 WIB

ICJR Usul Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dihapus atau Ancaman Hukuman Kerja Sosial