#rkuhp

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.Prayogi/Republika

Selasa , 28 Jun 2022, 18:05 WIB

Polemik Transparansi Draf RKUHP yang Masih Rahasia untuk Publik

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Nugroho, Rizky Suryarandika, AntaraMahasiswa yang tergabung dalam massa aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menutup pagar gedung parlemen dengan...

Selasa , 28 Jun 2022, 17:13 WIB

Gelar Unjuk Rasa, Mahasiswa Desak Draf RUU KUHP Dibuka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo, mengatakan salah satu tuntutannya adalah mendesak agar draf RUU KUHP dibuka ke publik. "Tadi saya sudah sampaikan tuntutan kita hari ini ada dua, yang pertama membuka draf RKUHP dan kedua membahas pasal-pasal...

Rabu , 22 Jun 2022, 23:55 WIB

RDPU dengan Peradi SAI, Komisi III DPR Tampung Sejumlah Masukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Hukum dan HAM DPR RI mengundang...

Rabu , 22 Jun 2022, 21:14 WIB

Bambang Pacul Targetkan RKUHP Rampung pada Masa Sidang Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Bambang...

Rabu , 22 Jun 2022, 17:01 WIB

RKUHP Belum Diserahkan ke DPR, Wamenkumham: Banyak Typo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Selasa , 21 Jun 2022, 17:03 WIB

In Picture: Unjukrasa Aliansi Nasional Reformasi KUHP di Jakarta

Selasa , 21 Jun 2022, 05:40 WIB

Anggota DPR Bantah Pihaknya tidak Terbuka Soal Draf RKUHP

Sabtu , 18 Jun 2022, 23:54 WIB

Komentari RKUHP, GMKI: Jangan Malah Mengganggu Demokrasi

Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama, menyatakan beberapa pasal di RKUHP disebut akan mengancam kebebasan berekspresi.

Sabtu , 18 Jun 2022, 23:29 WIB

PB HMI Sebut RKUHP Berpotensi Hambat Demokratisasi

Warga melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019).

Jumat , 17 Jun 2022, 19:47 WIB

Pasal Penghinaan Pemerintah yang Mengganjal dari RKUHP

Pengendara melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur. Salah satu pasal kontroversial dalam RKUHP adalah mengenai penghinaan terhadap pemerintah.

Jumat , 17 Jun 2022, 14:08 WIB

Hina Pemerintah Bisa Dipenjara, Ini Kata BEM SI

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan.

Senin , 23 May 2022, 22:16 WIB

MUI Dukung Hukum Pidana Bagi LGBT Masuk RKUHP

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) atau RUUHP. Ilustrasi.

Sabtu , 21 May 2022, 18:50 WIB

PPP Minta Proses Legislasi RKUHP Dilanjutkan

Pengendara melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019).

Jumat , 08 Apr 2022, 03:18 WIB

Komisi III: Pemerintah Belum Setuju untuk Sahkan RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Jumat , 01 Oct 2021, 22:38 WIB

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

Rabu , 15 Sep 2021, 20:16 WIB

Menkumham Dorong Pembahasan RUU PAS dan RKUHP Berbarengan

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Rabu , 15 Sep 2021, 16:23 WIB

RUU PAS dan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Pengendara melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur

Pemerintah Belum Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemeterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku jika pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukan RKUHP ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. Kepala Bagian Humas Kemenkumhan, Tubagus Erif Faturahman mengatakan bahwa pasal bermaslah itu bisa saja direvisil. Asalkan, sambung dia, sudah ada revisi berdasarkan pembicaraan dan...

Jumat , 11 Jun 2021, 01:06 WIB

Infografis Pasal dalam RKUHP yang Tuai Kritikan

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menilai, pidana denda bagi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum seolah menunjukkan pemerintah gagal memahami esensi perlindungan HAM.

Kamis , 10 Jun 2021, 18:38 WIB

SETARA Institute Sindir Hukuman Pidana bagi Gelandangan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021 dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.Prayogi/Republika.

Kamis , 10 Jun 2021, 12:12 WIB

Pasal Penghinaan Presiden RKUHP Beda dengan Putusan MK

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti

Kamis , 10 Jun 2021, 08:01 WIB

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Rabu , 09 Jun 2021, 22:55 WIB

DPR-Pemerintah Sepakat RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Rabu , 09 Jun 2021, 22:21 WIB

PPP Tetap Pertahankan Pasal Perzinaan di RKUHP

Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil kepresidenan. (ilustrasi)

Rabu , 09 Jun 2021, 21:15 WIB

Dalih Pasal Penghinaan Presiden: Demi Batasan Bangsa Beradab

Rabu , 09 Jun 2021, 08:42 WIB

Ini Alasan Penghinaan Presiden Tetap Ada di RKUHP

Rabu , 09 Jun 2021, 05:23 WIB

YLBHI: Presiden dan DPR Wajar Dikritik

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan). RKUHP memuat ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi orang-orang yang menghina kepala negara melalui media sosial

Rabu , 09 Jun 2021, 00:15 WIB

Pemerintah Gagal Paham Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden

Selasa , 08 Jun 2021, 18:57 WIB

Kemenkumham: Pemerintah Belum Revisi Draf RKUHP

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas berisi pasal pidana bagi penghina Presiden dan Wakil Presiden. Sejumlah pihak mempertanyakan batasan antara kritik dan penghinaan Presiden. Kritik bagi Presiden pasalnya dianggap lumrah dalam negara demokrasi.

Selasa , 08 Jun 2021, 15:24 WIB

Krisis Konstitusi dari Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Selasa , 08 Jun 2021, 10:37 WIB

Sederet Pasal Kontroversial dalam Draf RKUHP Terbaru

Senin , 07 Jun 2021, 19:41 WIB

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Kini Jadi Delik Aduan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi.

Selasa , 23 Jun 2020, 00:54 WIB

Yasonna Tunggu Instruksi Jokowi Soal Kelanjutan RKUHP

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

Senin , 22 Jun 2020, 18:05 WIB

DPR Minta Kemenkumham Lanjut Bahas RKUHP dan RUU PAS

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu (kiri). ICJR menilai RKUHP tidak menjawab persoalan kelebihan kapasitas rumah tahan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas) sehingga pembahasan RKUHP harus ditunda.

ICJR: RKUHP tak Jawab Persoalan Kelebihan Kapasitas Penjara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda rencana pembahasan Rancangan Undang-undang KUHP melalui carry over. Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai RKUHP tidak menjawab persoalan kelebihan kapasitas rumah tahan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas). "Apakah RKUHP menjawab over crowding? Enggak. RKUHP kita masih overcriminalization," kata Erasmus dalam diskusi yang...

Kamis , 02 Apr 2020, 22:52 WIB