#ruu-ciptaker

Ahad , 04 Oct 2020, 06:43 WIB

Ini Tiga Catata Kritis Demokrat Terkait RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) disetujui menjadi undang-undang. Demokrat menilai, banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan...

Sejumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendirikan tenda dan bermalam sebagai bentuk protes di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7). Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya PHK. (ilustrasi)

Ahad , 04 Oct 2020, 06:16 WIB

Cerita Berkurangnya Jumlah Pesangon PHK di RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro Dalam rapat daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang digelar pada Ahad (27/9) malam pekan lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati skema pembayaran pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Di mana, jumlah pesangon yang dibayarkan sebanyak 32 kali gaji, yang dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan pemerintah.Jumlah besaran pesangon di...

Ahad , 04 Oct 2020, 05:08 WIB

FPKS DPR Tolak RUU Ciptaker Jadi UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI...

Ahad , 04 Oct 2020, 01:16 WIB

Tok! DPR Setuju RUU Ciptaker Disahkan di Paripurna 8 Oktober

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan...

Sabtu , 03 Oct 2020, 20:07 WIB

Usulan Pemerintah Diterima DPR, Pesangon PHK 25 Kali Gaji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati usulan...

Jumat , 02 Oct 2020, 15:06 WIB

Azis Syamsuddin: RUU Ciptaker Jangan Ditunda

Jumat , 02 Oct 2020, 07:45 WIB

Masyarakat Diminta Melihat RUU Cipta Kerja Secara Objektif

Pekerja (ilustrasi). Pemerintah mengklaim pekerja kontrak akan diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap dalam RUU Ciptaker.

Kamis , 01 Oct 2020, 21:27 WIB

Pemerintah: RUU Beri Hak Sama Pekerja Kontrak dan Tetap

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendukung rencana kelompok massa buruh menggelar aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. [Foto: Ilustrasi pin KAMI]

Kamis , 01 Oct 2020, 19:47 WIB

KAMI Dukung Rencana Buruh Gelar Aksi Mogok Nasional

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

Kamis , 01 Oct 2020, 16:42 WIB

Buruh Desak RUU Cipta Kerja Disempurnakan

Rabu , 30 Sep 2020, 19:28 WIB

Dasco: DPR Tampung Masukan Buruh

Anggota Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari (kanan)

Rabu , 30 Sep 2020, 18:29 WIB

RUU Ciptaker, Pemerintah-Pengusaha Tanggung Pesangon PHK

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9). (ilustrasi)

Rabu , 30 Sep 2020, 05:11 WIB

Mati Listrik Gedung DPR Berujung Selesainya RUU Cipta Kerja

[Ilustrasi] Ribuan buruh yang tergabung dalam Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Provinsi Jawa Timur menggelar aksi menolak Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja.

Rabu , 30 Sep 2020, 05:10 WIB

Ini Hal yang Jadi Sorotan KSPI dalam RUU Cipta Kerja

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Selasa , 29 Sep 2020, 21:56 WIB

RUU Ciptaker Selesai Dibahas Di Tingkat Panja

Selasa , 29 Sep 2020, 15:18 WIB

Anggota Baleg Sebut RUU Cipta Kerja Rampung 8 Oktober

Selasa , 29 Sep 2020, 07:11 WIB

Ancam Gelar Aksi, Buruh Diimbau Pehatikan Protokol Covid 19

KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban meminta, agar buruh tidak diberatkan dengan potongan upah untuk iuran asuransi JKP tiap bulan. "Kita berharap (pemerintah) tidak akan memotong lagi iuran untuk membiayai program ini," kata Elly saat dihubungi Republika, Senin...

Selasa , 29 Sep 2020, 00:15 WIB

Puluhan Serikat Pekerja Sepakat Mogok Tolak RUU Ciptaker

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar (tengah).

Senin , 28 Sep 2020, 23:12 WIB

RUU Ciptaker Dibahas di Hotel, Sekjen: Travo DPR Trouble

Senin , 28 Sep 2020, 22:53 WIB

RUU Cipta Kerja Permudah Bentuk Lembaga Pemeriksa Halal

Senin , 28 Sep 2020, 22:21 WIB

Rapat RUU Ciptaker di Hotel, Azis: DPR Mati Listrik

Sejumlah massa dari berbagai elemen saat melaksanakan aksi tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Buruh juga berencana menggelar mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau pada saat DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Senin , 28 Sep 2020, 17:12 WIB

Ancaman Mogok Nasional Buruh Saat RUU Ciptaker Disahkan DPR

Senin , 28 Sep 2020, 16:41 WIB

RUU Ciptaker: Pesangon Tetap 32 Kali Gaji, Dibayar Patungan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo.

Senin , 28 Sep 2020, 13:26 WIB

Ini Sejumlah Poin yang Disepakati dalam RUU Ciptaker

Senin , 28 Sep 2020, 12:48 WIB

Tetap Masuk RUU Ciptaker, Ketenagakerjaan Selesai Dibahas

Senin , 28 Sep 2020, 12:13 WIB

FSPI Sebut Skema JKP di RUU Ciptaker Hanya PHP

Buruh mengancam akan melakukan mogok nasional dan unjuk rasa tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Senin , 28 Sep 2020, 09:49 WIB

Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok Nasional

Senin , 28 Sep 2020, 07:07 WIB

Panja RUU Cipta Kerja: Yang Kejar Tayang Siapa?

Senin , 28 Sep 2020, 06:53 WIB

Ketua Baleg: Premi JKP tak Boleh Beratkan Pekerja

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan

Senin , 28 Sep 2020, 06:26 WIB

Arteria Nilai RUU Ciptaker Memberatkan Buruh

Senin , 28 Sep 2020, 02:01 WIB

RUU Cipta Kerja Sepakati Hapuskan Upah Minimum Sektoral

Ahad , 27 Sep 2020, 22:51 WIB

Soal Skema JKP di RUU Ciptaker, Ini Kata Baleg

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Ahad , 27 Sep 2020, 08:45 WIB

KSPI dan Buruh Indonesia Ancam Mogok Tolak RUU Ciptaker

Baleg: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 95 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah mencapai 95 persen. Tersisa satu klaster yang belum dibahas, yaitu ketenagakerjaan. "Dari 10 pasal, sudah 95 persen disepakati di tingkat Panja. Ada beberapa materi-materi pending di beberapa sektor," ujar Supratman dalam diskusi daring yang digelar Policy Center ILUNI UI, Kamis (24/9). Ia menjelaskan, omnibus...

Kamis , 24 Sep 2020, 15:28 WIB