#ruu-ciptaker

Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melayani pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat menyerahkan persyaratan untuk verifikasi program Bantuan Presiden (Banpres) produktif di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2020). Program Banpres produktif senilai Rp2,4 juta yang akan diberikan per pelaku UMKM tersebut sebagai tambahan modal itu untuk membantu usaha mikro agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19.

Rabu , 02 Sep 2020, 05:55 WIB

RUU Ciptaker Diklaim Dukung Pengembangan UMKM dan Koperasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja diklaim memberikan dukungan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. RUU yang sampai kini masih menyisakan polemik...

Sejumlah santri di sebuah pondok pesantren (ilustrasi)

Selasa , 01 Sep 2020, 16:15 WIB

Akademisi Nilai Pesantren tak Terpengaruh RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesantren memiliki regulasi hukum sendiri yaitu UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sehingga, RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Teddy Anggoro, tidak memengaruhi dan tak berdampak ke pondok pesantren. "Pesantren ada UU (undang-undang) khusus. Ketentuannya tunduk pada pada UU Pesantren," ujar Teddy saat dihubungi, Selasa (1/9).Teddy menerangkan, RUU Ciptaker bertujuan untuk...

Selasa , 01 Sep 2020, 15:06 WIB

HNW Tolak Sanksi Pidana Bagi Pesantren di RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia...

Senin , 31 Aug 2020, 12:57 WIB

Bahtsul Masail Menimbang Maslahat RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah...

Senin , 31 Aug 2020, 07:34 WIB

DPR Cari Titik Temu Aspirasi Buruh-Pengusaha di RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah berupaya...

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Senin , 31 Aug 2020, 03:18 WIB

DPR Jembatani Kepentingan Buruh-Pengusaha di RUU Ciptaker

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Aksi yang dilakukan bertepatan dengan Sidang Tahunan MPR itu, para buruh menolak rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja.

Jumat , 28 Aug 2020, 09:01 WIB

RUU Cipta Kerja Bisa Beri Dampak Positif Bagi Ekonomi

Kamis , 27 Aug 2020, 07:35 WIB

RUU Ciptaker Diharap Bisa Kembangkan Industri Pertahanan

Rabu , 26 Aug 2020, 11:33 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Upaya Benahi Rumitnya Birokrasi

Rabu , 26 Aug 2020, 10:36 WIB

Alasan Fraksi Demokrat Kembali Ikut Bahas RUU Ciptaker

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil saat memberikan penjelasan tentang RUU Cipta Kerja kepada civitas academica Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Selasa (25/8).

Rabu , 26 Aug 2020, 10:18 WIB

Menteri ATR/BPN Luruskan Mispersepsi RUU Cipta Kerja

Ribuan buruh yang tergabung dalam Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Provinsi Jawa Timur menggelar aksi menolak Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Jatim, Selasa (25/8)

Selasa , 25 Aug 2020, 23:39 WIB

Dasco: DPR Siap Perjuangkan Aspirasi Buruh di RUU Ciptaker

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pihaknya akan mengupayakan aspirasi yang diperjuangkan oleh serikat buruh.

Selasa , 25 Aug 2020, 15:09 WIB

Temui Buruh, DPR akan Perjuangkan Aspirasi RUU Cipta Kerja

Ribuan buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi menolak Omnibus Law, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/8). Aksi tersebut tidak lepas dari terus berjalannya pembahasan Omnibus Law. Dalam aksinya, buruh juga menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Selasa , 25 Aug 2020, 14:41 WIB

Aksi Buruh Tolak RUU Cipta Kerja tak Hanya di Jakarta

Selasa , 25 Aug 2020, 14:16 WIB

Pengamat Nilai RUU Ciptaker Hapus Pungli Sektor Transportasi

Menag: Sertifikasi Halal Lari Kencang Usai RUU Cipta Kerja. Ilustrasi Omnibus Law Halal

Selasa , 25 Aug 2020, 14:01 WIB

Menag: Sertifikasi Halal Lari Kencang Usai RUU Disahkan

Selasa , 25 Aug 2020, 11:55 WIB

Puan: Penolakan Buruh Soal RUU Ciptaker tak Hanya Nonformal

RUU Ciptaker Dinilai Perkecil Potensi Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu semangat dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah pemangkasan birokrasi. Hal ini dinilai bisa memmperkecil potensi korupsi akibat buruknya tata kelola pemerintah akibat tumpah tindihnya regulasi saat ini dan 'gemuknya' birokrasi. "Contoh rakor (rapat koordinasi) kepala daerah ke Jakarta berkali-kali. Hasilnya, kan, enggak ada. Hasilnya cuma laporan (pemakaian) anggaran, kan? Habis itu buat apa?" ujar mantan...

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan sejumlah organisasi buruh seperti KSPI dan KSPSI terkait koreksi serta perbaikan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Senin , 24 Aug 2020, 20:55 WIB

HNW: DPR Harus Dengarkan Elemen yang Menolak RUU Cipta Kerja

Senin , 24 Aug 2020, 14:42 WIB

KSPI Gelar Aksi Tolak RUU Cipta Kerja Besok

Sabtu , 22 Aug 2020, 15:24 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Pangkas Birokasi Perizinan

Sabtu , 22 Aug 2020, 08:49 WIB

Pengamat Nilai RUU Ciptaker Bisa Diperbaiki Sebelum Disahkan

Sabtu , 22 Aug 2020, 03:44 WIB

Serikat Buruh Apresiasi DPR Buka Ruang Dialog RUU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan).

Jumat , 21 Aug 2020, 17:01 WIB

KSPI Setuju Upaya Percepat Investasi Lewat RUU Cipta Kerja

Buruh menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jumat , 21 Aug 2020, 16:55 WIB

F-PDIP tak Keberatan dengan 4 Hasil Tim Perumus DPR-Buruh

Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Jumat , 21 Aug 2020, 16:37 WIB

Empat Kesepahaman Wakil Buruh-DPR Terkait RUU Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 21 Aug 2020, 15:53 WIB

KSPI Minta Klaster Ketenagakerjaan di RUU Ciptaker Dihapus

Kamis , 20 Aug 2020, 12:33 WIB

RUU Ciptaker Dinilai akan Geliatkan Industri Padat Karya

Kamis , 20 Aug 2020, 08:46 WIB

Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Dibahas Bulan Depan

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid

Kamis , 20 Aug 2020, 07:15 WIB

Amnesty International: RUU Ciptaker Berpotensi Langgar HAM

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

Selasa , 18 Aug 2020, 17:35 WIB

Ikut Tim Perumus RUU Ciptaker, KSPI: Belum Tentu Setuju

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) bersama Anggota Komisi I DPR Willy Aditya (tengah) dan Pengamat Terorisme UI Ridlwan Habib (kiri).

Selasa , 18 Aug 2020, 14:59 WIB

Soal Target RUU Ciptaker, Baleg: Ini kan Bukan Angkot...

Jumat , 14 Aug 2020, 17:44 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Akomodasi Perkembangan Zaman

Jumat , 14 Aug 2020, 15:03 WIB

Skema Investasi di RUU Ciptaker Berpotensi Tabrak Konstitusi

KSPI Hormati Serikat Buruh yang akan Tetap Demo 14 Agustus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menghormati sejumlah Serikat Buruh atau Pekerja, serta elemen masyarakat yang berencana melakukan unjuk rasa memprotes Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020 mendatang. Sebab, demonstrasi merupakan hak masyarakat. "Itu hak kawan buruh sesuai konstitusi sepanjang tertib dan tidak anarkis," kata Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi Republika, Selasa (12/8). KSPI melakukan...

Pembahasan RUU Cipta Kerja (Ilustrasi). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, RUU Cipta Kerja tak mungkin dapat diselesaikan sebelum 17 Agustus mendatang.

Selasa , 11 Aug 2020, 17:00 WIB