#ruu-dob-papua

Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Rapat Paripurna tersebut beragendakan diantaranya pengambilan keputusan atas RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, Penyampaian keterangan pemerintah ata RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, Pengesahan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih dan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.Prayogi/Republika

Kamis , 30 Jun 2022, 18:45 WIB

Pemekaran Papua, Peneliti BRIN: Alasan Politik Lebih Menonjol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menilai, alasan politik lebih menonjol dalam rencana pembentukan tiga daerah otonomi baru DOB di...

Suasana rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang, penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, mengesahkan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih, dan pengesahan lima RUU provinsi, serta mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Kamis , 30 Jun 2022, 16:39 WIB

RUU DOB Papua Disahkan dan Kekecewaan Majelis Rakyat Papua

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Flori Sidebang, Nawir Arsyad AkbarMajelis Rakyat Papua (MRP) menyayangkan langkah pemerintah dan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan menjadi undang-undang (UU). Menurut Ketua MRP Timotius Murib, pemerintah tak menghargai proses uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus...

Kamis , 30 Jun 2022, 08:05 WIB

#ruu-dob-papua

Pemekaran Papua, Peneliti BRIN: Alasan Politik Lebih Menonjol

RUU DOB Papua Disahkan dan Kekecewaan Majelis Rakyat Papua

DPR Sahkan Tiga RUU DOB Papua Jadi UU Hari Ini

Demokrat Beri Enam Catatan untuk Pemekaran Tiga Provinsi Papua

Komisi II Buat Satu Pasal Khusus Terkait Pemilu di 3 DOB Papua

Dua Alasan DPR Sahkan Tiga RUU DOB Papua pada 30 Juni

Komisi II Targetkan 3 RUU DOB Papua Selesai 30 Juni

Daerah Otonomi Baru, Legislator Minta Pemerintah Perhatikan Situasi Terkini di Papua

RUU Daerah Otonomi Baru Papua, Menyejahterakan atau Menambah Kasus Pelanggaran HAM?