Sosialisasi KUHP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

Rabu , 14 Dec 2022, 12:27 WIB

Cegah Hoaks, Penyuluh Informasi Publik Diminta Aktif Sosialisasikan KUHP Baru

Warga negara asing berjalan saat tiba di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengesahan KUHP oleh DPR sebelumnya diisukan akan mempengaruhi pariwisata RI. (ilustrasi)

Selasa , 13 Dec 2022, 20:09 WIB

KUHP Disahkan, Ini Data Kantor Imigrasi Soal Jumlah Kedatangan WNA ke Indonesia

Menkumham Yasonna Laoly memberikan salam usai membacakan pandangan akhir pemerintah saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 13 Dec 2022, 13:58 WIB

KUHP Baru Berorientasi pada Kebijakan

Sejumlah Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 13 Dec 2022, 11:28 WIB

Anggota Komisi I DPR Nilai KUHP Baru Sejalan Tuntutan Perkembangan Zaman  

Wisatawan asing tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali.

Ahad , 11 Dec 2022, 05:15 WIB

UU KUHP Turunkan Minat Wisman ke Indonesia? Ini Kata Dirjen Imigrasi

Sosialisasi norma serta pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Tidak terkecuali oleh kalangan akademisi yang berada di lingkungan kampus.

Sabtu , 10 Dec 2022, 02:36 WIB

Sosialisasi Pemahaman KUHP Jadi Tanggung Jawab Bersama

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Jumat , 09 Dec 2022, 20:08 WIB

Jubir: Pasal Perzinaan KUHP tak Membebani Investasi dan Sektor Pariwisata

Plt Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.

Jumat , 09 Dec 2022, 01:12 WIB

KSP: Pengesahan RUU KUHP Sempurnakan Tata Regulasi Hukum

Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam KUHP yang baru disahkan DPR, diatur pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. (ilustrasi)

Rabu , 07 Dec 2022, 14:18 WIB

Catatan Kritis untuk Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden di KUHP

Duta Besar Amerika Serikat, Sung Yong Kim menilai pasal-pasal terkait moralitas di RKUHP bisa membuat investor lari dari Indonesia. (ilustrasi)

Selasa , 06 Dec 2022, 20:53 WIB

Dubes AS Nilai Pasal Moralitas di RKUHP Bisa Buat Investor Lari, Ini Respons Pemerintah

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis meninggalkan ruangan setelah interupsi terkait beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 20:34 WIB

Politikus PKS Walkout Saat Pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR, Ini Respons Yasonna

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 06 Dec 2022, 19:55 WIB

Ada Massa Menginap di DPR Protes Pengesahan RKUHP, Yasonna: Nggak Ada Gunanya

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

RKUHP Disahkan, Indonesia Dinilai akan Alami Kemerosotan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Wahyu Suryana, Febrianto Adi Saputro, Antara DPR akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (RKUHP) menjadi undang-undang lewat rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 pada Selasa (6/12/2022). RKUHP disahkan meski sempat menuai protes sebagian peserta rapat. "Kami akan menanyakan pada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui...

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Menurut Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini ada dua catatan yang dimilikinya, pertama, penghapusan atau pencabutan pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara. Kedua, menuntut penegasan larangan perilaku LGBT.

Selasa , 06 Dec 2022, 13:43 WIB

PKS: Hilangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Masukkan Larangan LGBT di KUHP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjawab pertanyaan wartawan.

Selasa , 06 Dec 2022, 12:48 WIB

Sahkan RKUHP, Yasonna Laoly: Produk Belanda Sudah tak Relevan Lagi

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana (RKUHP) karena menganggap beberapa pasal dalam RKUHP masih bermasalah. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 12:25 WIB

Sah, RKUHP Jadi Undang-Undang

Dalam rangka melanjutkan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen IKP) bersama Komisi III DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menggelar kegiatan Pertunjukan Rakyat

Senin , 05 Dec 2022, 20:30 WIB

Lewat Pertunjukkan Rakyat, Kominfo Sosialisasikan RUU KUHP Ke Masyarakat Wonogiri

Ilustrasi RKUHP

Ahad , 04 Dec 2022, 06:10 WIB

Para Guru Besar Universitas Nilai RKUHP Telah Jelas Soal Perbedaan Kritik dan Penghinaan

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali melanjutkan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat.

Sabtu , 03 Dec 2022, 01:19 WIB

Kominfo Sosialisasikan RUU KUHP kepada Masyarakat dan Akademisi Bali

Plt. Assisten II Pemerintah Kota Samarinda, Sam Syaimun, mengatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa KUHP yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan produk turunan dari zaman kolonial.

Kamis , 24 Nov 2022, 09:46 WIB

Kominfo Ajak Masyarakat Samarinda Melek RUU KUHP Melalui Pertunjukan Rakyat

Kegiatan Sosialisasi RUU KUHP yang kali ini dilakukan secara daring turut menghadirkan peserta dari para Penyuluh Informasi Publik (PIP) wilayah Indonesia Bagian Tengah.

Sabtu , 19 Nov 2022, 02:28 WIB

Pemerintah Gandeng Penyuluh Informasi Publik  Sosialisasikan RKUHP di Wilayah 3T

Sosialisasi RUU KUHP, di Surabaya.

Kamis , 17 Nov 2022, 02:02 WIB

Sosialisasi di Surabaya, Masyarakat Diajak Melek RUU KUHP

Acara Sosialisasi RUU KUHP di Palu, Selasa (15/11/2022).

Rabu , 16 Nov 2022, 10:57 WIB

Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi Palu Sosialisasikan RUU KUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).Pemerintah telah menyerahkan draf terbaru RUU KUHP untuk selanjutnya dibahas oleh DPR. (ilustrasi)

Selasa , 15 Nov 2022, 14:11 WIB

Jalan Tengah Rumusan Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden di RUU KUHP

AnggotaKomisi III DPR Taufik Basari.

Selasa , 15 Nov 2022, 03:09 WIB

Anggota Komisi III DPR Nilai Baik Usulan Perubahan Delik Penghinaan di RKUHP

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu (kiri).

Senin , 14 Nov 2022, 21:18 WIB

ICJR Usul Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dihapus atau Ancaman Hukuman Kerja Sosial

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Unnes pada Kamis (3/11/2022).

Jumat , 04 Nov 2022, 09:39 WIB

Kemkominfo Bersama Universitas Negeri Semarang Sosialisasikan RUU KUHP

DPR

Senin , 15 Aug 2022, 14:13 WIB

DPR Didorong Segera Sahkan RUU KUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri).

Rabu , 03 Aug 2022, 19:51 WIB

Pemerintah Saran Cabut Pasal Penggelandangan, Unggas-Ternak Masuk Pekarangan dari RKUHP

RUU KUHP yang Baru Diminta Tetap Jamin Kebebasan Pers. Foto: Ilustrasi jurnalis

RUU KUHP yang Baru Diminta Tetap Jamin Kebebasan Pers

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menegaskan pasal-pasal yang mengatur maupun pasal irisan terkait kebebasan pers dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP nantinya tetap pada prinsip menjamin dan mengawal kebebasan hak untuk menyatakan pendapat sebagai hak atas kebebasan pers. Benny menjamin nantinya dalam RUU KUHP tidak ada pasal-pasal yang mengancam dan mematikan kebebasan pers. Hal ini disampaikan...

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengancam kebebasan pers.

Selasa , 19 Jul 2022, 19:03 WIB

Anggota DPR Minta Pers tak Khawatir Terhadap RKUHP

Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). RKUHP saat ini juga dinilai akan mengancam kebebasan pers. (ilustrasi)

Senin , 18 Jul 2022, 18:08 WIB

Komite Keselamatan Jurnalis: Banyak Pasal Bermasalah dalam Draf RKUHP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema “Refleksi Nilai Pancasila dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang di moderatori langsung oleh Wakil Kepala BPIP, DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum di Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Kamis , 14 Jul 2022, 08:47 WIB

BPIP Gelar Diskusi Kelompok Terpumpun Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam RUU KUHP

Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Selasa , 12 Jul 2022, 05:48 WIB

RKUHP Dinilai Berpotensi Ancam Demokrasi

Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Ahad , 10 Jul 2022, 17:22 WIB

Ini Catatan Kritis Komnas HAM Atas RKUHP

Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam RKUHP yang sedang dibahas DPR saat ini diatur pasal penghinaan terhadap presiden yang berimplikasi pidana. (ilustrasi)

Rabu , 29 Jun 2022, 12:54 WIB

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, DPR: Presiden Juga Manusia

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani (kiri), menilai transparansi pembahasan RKUHP penting untuk publik

Selasa , 28 Jun 2022, 07:14 WIB

Komnas Perempuan Desak Transparansi Pembahasan RKUHP

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani.

Selasa , 21 Jun 2022, 05:40 WIB

Anggota DPR Bantah Pihaknya tidak Terbuka Soal Draf RKUHP

Sejumlah aktivis perempuan bersorak saat menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.Prayogi/Republika.

Selasa , 03 May 2022, 09:09 WIB

UU TPKS Disahkan, Maju Perempuan Indonesia Kawal RUU KUHP

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Kamis , 18 Nov 2021, 05:47 WIB

Baleg: Ada Usulan RUU PTKS dan RKUHP Disahkan Berbarengan

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Jumat , 01 Oct 2021, 22:38 WIB

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan im ahli pemerintah masih melakukan kajian naskah RUU tersebut

Jumat , 01 Oct 2021, 22:06 WIB

Kemenkumham Sempurnakan 14 Isu Kontroversial dalam RKUHP

Perancang RUU KUHP Wafat (ilustrasi).

Selasa , 21 Sep 2021, 17:30 WIB

Perancang RUU KUHP Wafat

Next