#ruu-kuhp

Sejumlah pengendara motor melintasi mural kritik sosial

Kamis , 08 Jul 2021, 21:06 WIB

Pakar: RUU KUHP Harus Segera Disahkan Asalkan...

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sejumlah pakar hukum memandang perlu pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang. Asalkan, memenuhi empat pendekatan dan...

Kamis , 01 Jul 2021, 04:07 WIB

Pakar: Cabut Pasal Pidana Pengibar Bendera Kusam dari KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, meminta pasal pidana untuk pengibar bendera Merah Putih kusam dicabut dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Menurutnya pengibar bendera Merah Putih kusam tidak bisa disimpulkan tak punya jiwa nasionalisme. "Saya kira lebih baik pasal tersebut dicabut saja, karena berbahaya bagi rakyat kecil dan tidak ada urgensinya. Masyarakat yang...

Rabu , 30 Jun 2021, 12:43 WIB

Pakar: Pasang Bendera Saat Bangun Rumah Jangan Dipidana

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum dari Universitas Sultan Agung...

Rabu , 30 Jun 2021, 12:28 WIB

Pakar: RUU KUHP Pertegas Hukuman Penghinaan Bendera Negara

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed),...

Rabu , 30 Jun 2021, 09:09 WIB

Pengibaran Bendera Kusam tak Perlu Diatur RUU KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta,...

Kamis , 24 Jun 2021, 00:47 WIB

Pakar: Rumusan Pasal Santet Perlu Dihapus dari RUU KUHP

Rabu , 23 Jun 2021, 11:05 WIB

Pakar: Pasal Santet dalam RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang

Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). (Ilustrasi polisi melakukan penangkapan)

Selasa , 22 Jun 2021, 10:21 WIB

Pakar: Perlu Ada Ketentuan Pemidanaan Polisi Salah Tangkap

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021 dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.Prayogi/Republika.

Kamis , 10 Jun 2021, 12:12 WIB

Pasal Penghinaan Presiden RKUHP Beda dengan Putusan MK

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti

Kamis , 10 Jun 2021, 08:01 WIB

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Kamis , 10 Jun 2021, 05:09 WIB

Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden untuk Lindungi Diri

Rabu , 09 Jun 2021, 23:35 WIB

Yasonna Klaim Masyarakat Respons Positif RUU KUHP

Rabu , 09 Jun 2021, 22:55 WIB

DPR-Pemerintah Sepakat RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil kepresidenan. (ilustrasi)

Rabu , 09 Jun 2021, 21:15 WIB

Dalih Pasal Penghinaan Presiden: Demi Batasan Bangsa Beradab

Rabu , 09 Jun 2021, 08:42 WIB

Ini Alasan Penghinaan Presiden Tetap Ada di RKUHP

Senin , 07 Jun 2021, 19:41 WIB

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Kini Jadi Delik Aduan

Prof Edward Omar Syarief Hiariej (tengah)

Kamis , 27 May 2021, 15:12 WIB

Kemenkumham Harapkan RUU KUHP Disahkan pada 2021

Baleg: Pendalaman RKUHP Tunggu Masuk Prolegnas Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pendalaman dan proses pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 atau tidak. Baidowi mengatakan RKHUP yang sudah diambil keputusan di Tingkat I sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga gagal dibawa dalam pengambilan keputusan Tingkat...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Jumat , 05 Mar 2021, 10:23 WIB

Mahfud: RUU KUHP Sudah Bagus, Bisa Diperbaiki Sambil Jalan

Jumat , 05 Mar 2021, 00:04 WIB

Mahfud Sebut Pengesahan RUU KUHP Mendesak

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Rabu , 25 Nov 2020, 01:28 WIB

Pemerintah tak Masukkan RUU KUHP dan RUU PAS ke Prolegnas

Kamis , 02 Apr 2020, 22:52 WIB

DPR Bahas Pasal Krusial di RUU Pemasyarakatan dan RKUHP

Kamis , 02 Apr 2020, 09:12 WIB

Baleg DPR Atur Mekanisme RUU Carry Over

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan)

Kamis , 02 Apr 2020, 06:16 WIB

Yasonna: Tak Perlu Tergesa Bahas RUU PAS dan KUHP

Senin , 17 Feb 2020, 14:32 WIB

DPR Bakal Bahas Kembali RUU KUHP dan Pemasyarakatan

Senin , 04 Nov 2019, 23:57 WIB

Komisi III Targetkan RKUHP dan RUU PAS Selesai pada 2019

Sat Pol PP Purwakarta, razia anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam rangka cipta kondisi menjelang lebaran.

Rabu , 02 Oct 2019, 15:38 WIB

Menyoal Pidana untuk Gelandangan

Pengendara melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019).

Rabu , 02 Oct 2019, 15:19 WIB

Aturan Kontroversial Buatan Kita

Selasa , 01 Oct 2019, 23:28 WIB

Jurus Jitu Selamatkan Negeri Tercinta

Anggota DPR termuda Hillary Brigitta Lasut (kanan) dan Anggota DPR Tertua Abdul Wahab Dalimunthe (kiri) menjadi pimpinan DPR sementara saat pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019).

Selasa , 01 Oct 2019, 17:07 WIB

Anggota DPR Termuda Kritik Sosialisasi RUU KUHP

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara (ilustrasi)

Selasa , 01 Oct 2019, 03:10 WIB

BEM Nusantara Pilih Judicial Review daripada Demonstrasi

Warga melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019).

Senin , 30 Sep 2019, 18:33 WIB

In Picture: Mural Penolakan RUU Kontroversial di Rawamangun

Gejayan Memanggil 2. Aliansi Mahasiswa Bergerak menggelar aksi di Gejayan, Yogyakarta, Senin (30/9/2019)

Senin , 30 Sep 2019, 14:57 WIB

Janji Polisi yang tidak Akan Represif

Gedung MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (ilustrasi)

Sabtu , 28 Sep 2019, 05:02 WIB

Anggota Dewan Ini Ajak Semua Benahi Pasal Kontroversial

RUU KUHP Kemungkinan Dibahas pada Periode Selanjutnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait penundaan RUU KUHP. Ketua DPR, Bambang Soesatyo menjelaskan penundaan RUU KUHP sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bambang mengatakan dalam batas waktu yang tidak ditentukan tersebut ia berharap bisa memperbaiki pasal-pasal yang menjadi kontroversi. Ataupun, bisa dibahas pada periode DPR selanjutnya. Ia menambahkan, mengingat waktu...

Sejumlah jurnalis melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (25/9/2019).

Kamis , 26 Sep 2019, 23:22 WIB