Senin , 18 Apr 2022, 16:07 WIB

PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menjelaskan, tak ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan...

Jumat , 15 Apr 2022, 18:37 WIB

LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) harus dikritisi publik. Sebab, DPR dan pemerintah membahas revisi undang-undang tersebut secara tak patut. "Pemerintah dan DPR kembali membahas undang-undang dengan cara yang tidak patut...