Ketu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dalam Sidang tersebut MK juga mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Selasa , 17 Oct 2023, 09:23 WIB

Tiga Kejanggalan Putusan MK, Satu di Antaranya Bisa Bikin Gibran Gagal Maju

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Selasa , 17 Oct 2023, 07:42 WIB

Putusan MK Soal Capres, Gus Hilmy: Ada Udang di Balik Batu

Ketua KPU Hasyim Asyari berbincang dengan Anggota KPU Idham Holik sebelum memberikan keterangan di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Selasa , 17 Oct 2023, 06:30 WIB

KPU: Kepala Daerah Mencalonkan Diri sebagai Capres-Cawapres Harus Izin Presiden

Ketua KPU Hasyim Asyari berbincang dengan Anggota KPU Idham Holik sebelum mengikuti rapat konsultasi bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Rapat konsultasi tersebut membahas tentang rancangan Peraturan KPU (PKPU) termasuk percepatan waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres.

Selasa , 17 Oct 2023, 04:25 WIB

KPU Patuh pada Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres

Ketu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dalam Sidang tersebut MK juga mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Selasa , 17 Oct 2023, 00:41 WIB

Dissenting Opinion Saldi Isra: Putusan MK Berubah Setelah Adik Ipar Jokowi Ikut Rapat

Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Hakim konstitusi Saldi Isra mengakui putusan usia capres-cawapres aneh luar biasa.

Senin , 16 Oct 2023, 19:58 WIB

Saldi Isra Mengaku Putusan Usia Capres-Cawapres Aneh Luar Biasa

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. FX Rudy ikut menanggapi soal kemungkinan Gibran 'dicuri' jadi cawapres Prabowo.

Senin , 16 Oct 2023, 19:45 WIB

Kemungkinan Gibran 'Dicuri' Jadi Cawapres Prabowo, Ini Tanggapan FX Rudy

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri). Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkap keanehan putusan usia capres-cawapres di sidang.

Senin , 16 Oct 2023, 17:55 WIB

Wakil Ketua MK Saldi Isra Ungkap Keanehan Putusan Usia Capres-Cawapres

Suasana sidang pembacaan putusan gugatan usia capres-cawapres di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Senin (16/10/2023). PSI sebut anak muda bisa juga sukses jadi kepala negara jika diberi kesempatan.

Senin , 16 Oct 2023, 15:25 WIB

PSI: Banyak Anak Muda Sukses Jadi Kepala Daerah, Sangat Mungkin Sukses Jadi Kepala Negara

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersiap memimpin sidang pembacaan putusan usia capres-cawapres. MK memaparkan sejarah kajian batas usia capres-cawapres di MPR dalam sidang gugatan.

Senin , 16 Oct 2023, 15:20 WIB

Di Sidang, MK Beberkan Sejarah Kajian Batas Usia Capres-Cawapres di MPR

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dengan begitu usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

Senin , 16 Oct 2023, 14:32 WIB

Mahfud MD: Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengikat

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman

Senin , 16 Oct 2023, 13:06 WIB

MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres yang Diajukan Emil Dardak Dkk

Sidang gugatan pilpres di MK (ilustrasi).

MK Klaim Bakal Independen Putus Uji Materiil Batas Usia Capres-Cawapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) mengeklaim akan independen dalam memutus perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pengujian pasal itu terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)."MK diawasi oleh semua mata, sidang terbuka diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak, saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga," ucap...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman meninggalkan ruangan usai memimpin jalannya sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di di Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan ahli pemohon, ahli pemohon perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 dan ahli Presiden.

Selasa , 22 Aug 2023, 15:26 WIB

In Picture: Sidang MK Terkait Pengujian Materiil Tentang Pemilu

Sidang gugatan pilpres di MK (ilustrasi).

Selasa , 22 Aug 2023, 08:45 WIB

Syarat Capres Digugat ke MK, Penggugat Minta MK Larang Pelanggar HAM Jadi Capres

Sidang gugatan pilpres di MK (ilustrasi).

Rabu , 09 Aug 2023, 01:01 WIB

Perludem Bantah Dalil Pemohon Gugatan Syarat Usia Capres dan Cawapres

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) memimpin jalannya sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/1/2023). (Ilustrasi)

Senin , 03 Jul 2023, 17:48 WIB

Gugatan Masa Jabatan Ketum Parpol ke MK Dinilai Demi Regenerasi

Anggota DPR RI Supriansyah bersama Habiburokhman, Habib Abu Bakar Al Habsyi dan Arteria Dahlan (dari kiri ke kanan) menyampaikan konferensi pers usai sidang putusan terkait gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 tetap diselenggarakan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Kamis , 15 Jun 2023, 15:51 WIB

MK Putuskan Proporsional Terbuka, Tim Hukum DPR: Terasa Pesta, Hari Raya Para Caleg

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil.

Selasa , 13 Jun 2023, 17:40 WIB

Perludem: 20 Lebih Pasal Harus Direvisi Jika MK Ubah Sistem Pemilu

Mahkamah Konstitusi

Selasa , 13 Jun 2023, 11:06 WIB

UII: MK Selayaknya Mempertahankan Sistem Pemilu Terbuka

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersiap memimpin jalannya sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Senin , 12 Jun 2023, 16:30 WIB

MK Bantah Molorkan Proses Gugatan Sistem Pemilu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersiap memimpin jalannya sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Senin , 12 Jun 2023, 15:15 WIB

MK Jadwalkan Bacakan Putusan Gugatan Sistem Pemilu pada 15 Juni

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) bersama sejumlah Hakim Konstitusi mendengarkan sumpah yang diambil dari ahli pemohon saat sidang uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Kamis (20/10/2022). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari dua ahli pemohon.

Kamis , 13 Apr 2023, 09:09 WIB

MK Diharapkan Bisa Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Pemilu. (Ilustrasi)

Kamis , 30 Mar 2023, 15:10 WIB

MK Tolak Gugatan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden yang Diajukan PKN

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/1/2023). (Ilustrasi)

Kamis , 16 Mar 2023, 16:46 WIB

Hakim Konstitusi 'Semprot' Wasekjen Demokrat: Jangan Kambing Hitamkan MK

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersiap memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/1/2023). (Ilustrasi)

Kamis , 16 Mar 2023, 15:59 WIB

Di Sidang MK, Wasekjen Demokrat Minta Putusan Sistem Pemilu Disegerakan

Warga meneliti daftar caleg pada Pemilu 2014

Jumat , 24 Feb 2023, 07:32 WIB

Cerita Kader PDIP Dicoret dari Daftar Caleg Pemilu Seusai Menang Gugatan di MK

Suasana sidang uji materi pasal UU di Mahkamah Konstitusi (MK). MK tengah memroses gugatan pasal soal sistem proporsional terbuka dalam pemilu.

Jumat , 24 Feb 2023, 00:35 WIB

PKS Prediksi Partisipasi Pemilih Turun Jika Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Suasana sidang Mahkamah Konsstitusi (MK). Saat ini MK tengah menguji pasal terkait sistem pemilu di Indonesia. (Ilustrasi)

Kamis , 23 Feb 2023, 17:28 WIB

Di Sidang MK, PKS Sebut Sistem Proporsional Tertutup Akibatkan Politik Uang Struktural

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (kiri) dan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kanan) mendengarkan keterangan dari ahli pemohon saat sidang uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Kamis (20/10/2022). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari dua ahli pemohon.

Hakim Konstitusi Tegur DPR karena Abaikan Putusan MK Soal Penataan Dapil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur DPR RI karena telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penataan daerah pemilihan (Dapil) untuk Pemilu 2024. Saldi bahkan meminta DPR untuk merenung karena pengabaian ini bisa berujung pada sengketa pemilu.Teguran tersebut dilayangkan Saldi dalam sidang gugatan uji materi terkait sistem pemilihan legislatif (Pileg) sistem proporsional terbuka di Gedung MK, Jakarta,...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) bersama sejumlah Hakim Konstitusi mendengarkan sumpah yang diambil dari ahli pemohon saat sidang uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Kamis (20/10/2022). (Ilustrasi)

Kamis , 26 Jan 2023, 16:53 WIB

Presiden: Perubahan Sistem di Tengah Tahapan Pemilu Bisa Timbulkan Gejolak Sosial-Politik

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak permohonan dari pemohon yakni dari Partai Keadilan Sejahtera terkait uji materiil UU Pemilu mengenai persoalan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

Rabu , 30 Nov 2022, 17:22 WIB

MK Putuskan Eks Tahanan Politik Rezim Boleh Nyaleg

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/9/2022).(Ilustrasi)

Rabu , 23 Nov 2022, 17:22 WIB

MK Tolak Gugatan Presiden Dua Periode Bisa Maju Sebagai Cawapres

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama anggota Majelis Hakim MK Arief Hidayat (kanan), dan Wahiduddin Adams (kiri) menghadiri sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/7/2022). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Rabu , 20 Jul 2022, 13:28 WIB

In Picture: Sidang Putusan MK tentang Judicial Review UU Tetang Narkotika

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 201 ayat 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah.

Kamis , 21 Apr 2022, 07:52 WIB

MK Beri Panduan ke Pemerintah Soal Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Juru kamera merekam video saat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kiri layar proyektor) didampingi kuasa hukumnya, Refly Harun menyampaikan pandangannya saat sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari Gatot Nurmantyo yang meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Rabu , 26 Jan 2022, 14:57 WIB

Gatot Nurmantyo Beberkan Motif Terselubung Ambang Batas Presiden di Sidang MK

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) didampingi hakim anggota Enny Nurbaningsih (kanan) dan Manahan MP Sitompul (kiri) memimpin sidang uji materi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/7/2021). Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu majelis hakim konstitusi meminta kepada kuasa hukum dari pemohon yakni mantan anggota DPR periode 2014-2019 Patrice Rio Capella untuk melengkapi berkas perkara.

Kamis , 22 Jul 2021, 15:28 WIB

In Picture: Sidang Uji Materl UU Tipikor Mahkamah Konstitusi

Pihak yang berperkara membawa berkas usai disterilisasi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/2). Berkas yang digunakan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tersebut disterilisasi terlebih dahulu sebagai bagian dari protokol penceganan penyebaran Covid-19. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 04 Feb 2021, 16:05 WIB

In Picture: Sterilisasi Berkas Sidang Mahkamah Konstitusi

Kecurangan Fundamental, MK diminta Kesampingkan Ambang Batas. Foto: Foto: kuasa Ben Brahim-Ujang Iskandar, Ramdansyah saat sidang di MK

Rabu , 03 Feb 2021, 11:26 WIB

Kecurangan Fundamental, MK Diminta Kesampingkan Ambang Batas

Sengketa Pilkada

Rabu , 27 Jan 2021, 06:31 WIB

MK Periksa 35 Permohonan Sengketa Pilkada Hari Ini

Pemohon saat mendaftarkan gugatan Hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1). Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perselisihan hasil Pilkada 2020 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap 35 perkara dari total 132 perkara yang terdaftar.

Selasa , 26 Jan 2021, 18:56 WIB

In Picture: Mahkamah Konstitusi Mulai Sidang Perselisihan Pilkada 2020

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Sidang tersebut beragendakan perbaikan permohonan yang diajukan pemohon yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSPI Said Iqbal dan Sekjen Ramidi.

Kamis , 17 Dec 2020, 05:41 WIB

In Picture: Sidang Uji Materi UU No 11 2020 tentang Cipta Kerja

Ketua majelis hakim Konstitusi Saldi Isra (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kiri) memimpin sidang panel pendahuluan permohonan di gedung MK, Jakarta,Selasa (10/12).

Selasa , 24 Nov 2020, 16:42 WIB

'Ini Beratnya Kalau Banyak Pasal yang Diujikan'

Prev Next