Rabu , 27 Feb 2019, 06:16 WIB
Kemenaker Siap Pasok Data untuk Debat Pilpres
Selasa , 05 Feb 2019, 19:48 WIB
Zuhro: Jangan Mudah Sebut Mahasiswa Terpapar Radikalisme
Kamis , 27 Dec 2018, 18:15 WIB
DN PIM: Ketidakadilan Ekonomi Sangat Terasa
Kamis , 27 Dec 2018, 17:29 WIB
Raibnya Keadaban Publik dari Masyarakat
Kamis , 27 Dec 2018, 17:16 WIB
Kohesi Sosial Masyarakat Indonesia Terkoyak
Senin , 05 Nov 2018, 13:30 WIB
Jelang Pilpres, Waspadai Masalah Kecil yang Dibesar-besarkan
Senin , 22 Oct 2018, 23:55 WIB
Peneliti: Media Harus Bisa Jadi Acuan saat Pemilu
Senin , 17 Sep 2018, 16:18 WIB
Mendukung Ulama Wajar dalam Pemilu
Kamis , 30 Aug 2018, 01:13 WIB
Pilpres 2019 Harus Adil Bagi Dua Kubu
Rabu , 29 Aug 2018, 15:14 WIB
LIPI: Elite Politik Harus Beri Contoh Politik Santun
Kamis , 28 Jun 2018, 09:16 WIB
Masyarakat Diminta Wujudkan Pilkada Damai
Selasa , 05 Jun 2018, 16:17 WIB
Siti Zuhro: THR Tahun Ini Jadi Problem Baru Pemerintah
Siti Zuhro: Sudah Saatnya JK Menanjak Jadi Capres
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan, pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai wakil presiden yang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dirasa kurang tepat. Sebab, Jusuf Kalla sudah dua kali menjadi wakil presiden. Hal ini berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat...
Ahad , 24 Dec 2017, 16:26 WIB
Pengamat: Ridwan Kamil Bisa Gagal Jadi Cagub Jabar
Jumat , 22 Dec 2017, 05:17 WIB
Anggota DPRD Perempuan Kurang Terasa Gaungnya
Senin , 11 Dec 2017, 20:00 WIB
'Harmonisasi Pusat dan Daerah Harus Diwujudkan'
Ahad , 26 Nov 2017, 18:22 WIB
Kisruh Emil Dardak, Siti Zuhro: Itu Tidak Etis Berpolitik
Rabu , 07 Jun 2017, 18:51 WIB
Islam Wasathiyah Bangun Suasana Demokrasi yang Cerdas
Senin , 17 Apr 2017, 04:22 WIB
Jangankan di Jakarta, Isu SARA di AS Masih Laku
Ahad , 16 Apr 2017, 17:05 WIB
'Dalam Pilkada, Jangan Sampai Penegak Hukum tak Dipercaya Rakyat'
Senin , 20 Mar 2017, 05:41 WIB
Bawaslu Diminta Tangkas Respons Barter Politik di Pilkada
Jumat , 17 Mar 2017, 19:01 WIB
Pengamat LIPI Nilai Demokrasi Indonesia Semakin Mundur
Jumat , 03 Feb 2017, 16:15 WIB
Polemik Ahok dengan Kiai Ma’ruf Peluang Bagi Agus-Sylvi dan Anies-Sandi
Jumat , 09 Dec 2016, 16:07 WIB
Usulan Revisi UU MD3, DPR Dinilai Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Partai
Kamis , 06 Oct 2016, 18:16 WIB
Lembaga Survei Harus Diatur
Pengamat: Politik DKI Belum Jelas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan partai politik masih memperhatikan dinamika perpolitikan di DKI Jakarta sebelum mendaftarkan calon gubernur-wakil gubernurnya. "Perpolitikan di DKI ini belum jelas. Partai-partai masih test the water sehingga belum mendeklarasikan calonnya di Pilkada DKI Jakarta," kata Zuhro di Jakarta, Senin (19/9). Dia mencontohkan Partai Gerindra yang terus mendorong...
Ahad , 22 May 2016, 04:21 WIB
Pengamat: Golkar Diminta Hati-hati Jika Pilih Dukung Ahok
Ahad , 15 May 2016, 21:30 WIB
Peneliti LIPI: Golkar tak Bisa Lagi Oposisi
Sabtu , 14 May 2016, 16:30 WIB
Timses Akom dan Setnov Klarifikasi Dugaan Pelanggaran ke Komite Etik
Selasa , 10 May 2016, 11:16 WIB
Pengamat LIPI Minta Kandidat Caketum Golkar tak Saling Serang
Rabu , 09 Mar 2016, 13:46 WIB
'Tidak Mudah Calon Independen Menangkan Pilkada'
Kamis , 18 Feb 2016, 14:35 WIB
Bawaslu dan KPK tak Cukup Berikan Efek Jera pada Politik Uang
Ahad , 14 Feb 2016, 07:27 WIB
Sistem Proporsional Terbuka Dorong Praktik Politik Uang
Rabu , 13 Jan 2016, 23:14 WIB
Baru 10 Persen Pemda Mampu Lakukan Reformasi Birokrasi
Senin , 11 Jan 2016, 13:36 WIB