Jumat , 28 Aug 2015, 13:58 WIB

Kapolri: Surat Edaran Presiden tak Ganggu Penegakan Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kapolri Badrodin Haiti menegaskan, Surat Edaran Presiden Terkait larangan kriminalisasi kebijakan kepala daerah, tidak akan mengganggu proses penegakkan hukum jika yang bersangkutan tersandung kasus hukum. Meski...

Rabu , 12 Oct 2011, 19:40 WIB

Surat Edaran Presiden Sampai Juga ke Pimpinan DPR

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—isu rencana reshuffle jajaran menteri cabinet Indonesia Bersatu II yang ramai dibicarakan belakangan ini tampaknya akan memasuki anti-klimaks. Ini terbukti dengan dikeluarkannya surat larangan bagi para menteri agar tidak mengeluarkan kebijakan strategis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Surat yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi juga diterima pimpinan DPR RI sebagaimana diakui oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie. ‘’Ada surat...