REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kapolri Badrodin Haiti menegaskan, Surat Edaran Presiden Terkait larangan kriminalisasi kebijakan kepala daerah, tidak akan mengganggu proses penegakkan hukum jika yang bersangkutan tersandung kasus hukum. Meski selama ini tidak pernah ada kriminalisasi terhadap kebijakan.

"Oleh karena itu, surat edaran tidak boleh membuat proses penegakan hukum ini berhenti," kata Badrodin di Bandung, Jumat (28/8).

Badrodin mengatakan, surat edaran itu tidak akan ada masalah, karena Polri bersama KPK dan Jaksa Agung, berusaha meningkatkan kapasitas para penyidik, untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. "Kita sama -sama bersinergi untuk bisa meningkatkan kemampuan dan bekerja sama antar pelaksana penyidik, baik dari kejaksaan, BPKP dan BPK auditornya, untuk berkomunikasi lebih intens agar meningkatkan kerjasama," ucap dia.

Menyoal Surat Edaran itu, Badrodin menuturkan sudah diberikan garis pembatas yang jelas. Maksudnya, persoalan administrasi hanya akan dikenakan sanksi administrasi. Tidak bisa dibawa ke perdata.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyambut baik surat edaran presiden terkait dengan larangan kriminalisasi terhadap pejabat daerah. Menurutnya, surat edaran tersebut menentramkan dan menenangkan pejabat daerah dalam membuat diskresi, maupun melaksanakan pembangunan.

"Kami menyambut baik. Karena itu menambah ketenangan dan ketentraman pejabat daerah," kata Heryawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika