#tes-wawasan-kebangsaan

Ahad , 05 Sep 2021, 15:13 WIB

AJI Desak Jokowi Koreksi Keputusan Pemecatan 57 Pegawai KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum...

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

Jumat , 03 Sep 2021, 22:21 WIB

Hamdan Zoelva: Rekomendasi Komnas HAM Soal TWK KPK Sah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, rekomendasi Komnas HAM maupun Ombudsman Republik Indonesia atas hasil pemeriksaan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK itu sah-sah saja. Putusan MK berada di wilayah normatif dan tataran konstitusi yang membenarkan atas regulasi yang mengatur TWK tersebut konstitusional."Penafsirannya bisa diuji oleh beberapa lembaga yang mengawasi kebijakan publik, yang...

Jumat , 03 Sep 2021, 15:14 WIB

Hamdan Zoelva: Putusan MK Mengenai TWK Sudah Final

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan...

Jumat , 03 Sep 2021, 00:14 WIB

'Raja OTT' Ingatkan Jokowi Peran 57 Pegawai tak Lulus TWK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik Komisi...

Kamis , 02 Sep 2021, 19:27 WIB

Kasatgas KPK Nonaktif Harap Jokowi Cermat Pahami Polemik TWK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diminta mencermati polemik...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku sedang menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait temuan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). (Foto: Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat!')

Kamis , 02 Sep 2021, 04:25 WIB

Komnas HAM Tunggu Respons Presiden Soal TWK KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan

Rabu , 01 Sep 2021, 15:54 WIB

Novel: Putusan MK tak Benarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

Rabu , 01 Sep 2021, 05:02 WIB

LSAK: Putusan MK Bantah Sesat Pikir Terkait TWK Pegawai KPK

Salah satu dari massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Selasa , 31 Aug 2021, 20:43 WIB

Beda Opini Empat Hakim MK: Status ASN Hak Hukum Pegawai KPK

Selasa , 31 Aug 2021, 18:08 WIB

MK Nyatakan TWK Pegawai KPK Konstitusional

Peneliti Iindonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

Jumat , 27 Aug 2021, 17:30 WIB

ICW Minta Presiden Bertindak Atasi Polemik di KPK

Rabu , 25 Aug 2021, 19:27 WIB

Soal TWK KPK, Komnas HAM Belum Dapat Jadwal Bertemu Jokowi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) didampingi Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) memberikan keterangan pers tentang Capaian Kinerja bidang Penindakan selama semester I/2021 di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Selasa , 24 Aug 2021, 21:59 WIB

Alexander Sebut Pandemi Hambat OTT dan Penyidikan KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri)

Selasa , 24 Aug 2021, 19:37 WIB

KPK: yang Membuat Merah, Kuning, Hijau Siapa?

Selasa , 24 Aug 2021, 17:00 WIB

KPK: Penyidik tak Lolos TWK tidak Pengaruhi Penindakan

Ahad , 22 Aug 2021, 20:02 WIB

Rekomendasi TWK, Komnas HAM Kirim Surat ke Presiden

Jumat , 20 Aug 2021, 18:56 WIB

KPK Siapkan Pengangkatan 18 Pegawai Lulus Diklat Jadi ASN

ICW: Pernyataan Moeldoko Soal TWK Pegawai KPK Keliru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK. ICW menilai, pernyataan Moeldoko menggambarkan ketidakpahaman yang bersangkutan terhadap isu pemberantasan korupsi. "Betapa tidak, Moeldoko menyebutkan agar persoalan alih status kepegawaian KPK jangan dilarikan ke Presiden," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada <i>Republika.co.id</i>, Kamis (19/8). Menurut Kurnia, jelas pernyataan itu keliru, sebab,...

Mahasiswa Palangkaraya yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Bersama KPK (Gebrak) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (2/7/2021). Dalam aksi tersebut mereka menolak adanya pelemahan lembaga KPK terkait polemik 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Kamis , 19 Aug 2021, 02:40 WIB

KPK Klaim Bakal Patuhi Hukum Soal Temuan Komnas HAM

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi tidak bisa mengurus segala persoalan. Terkait TWK KPK, Moeldoko mengatakan sudah ada badan tersendiri yang menentukan masalah pegawai KPK.

Kamis , 19 Aug 2021, 01:33 WIB

Moeldoko Minta tak Semua Persoalan Dibawa ke Presiden

Rabu , 18 Aug 2021, 20:32 WIB

Moeldoko: Jangan Semua Persoalan Itu Lari ke Presiden

Rabu , 18 Aug 2021, 20:20 WIB

TWK Langgar HAM: Respons KPK dan Desakan kepada Jokowi

Selasa , 17 Aug 2021, 20:04 WIB

Komnas HAM Optimistis Rekomenasi Soal TWK Dijalankan KPK

Komnas HAM RI menyampaikan Laporan Tim Penyelidikan Komnas HAM RI atas Dugaan Pelanggaran HAM dalam Alih Status Pegawai KPK melalui Asesmen TWK

Senin , 16 Aug 2021, 16:56 WIB

Komnas HAM:TWK Jadi Alat Penyingkiran Pegawai 'Taliban' KPK

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) dan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan kepada wartawan terkait tidak dipenuhinya undangan pemeriksaan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Senin , 16 Aug 2021, 15:28 WIB

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK, Bola di Tangan Jokowi

Ombudsman RI telah menyampaikan hasil pemeriksaan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK

Senin , 16 Aug 2021, 13:49 WIB

KPK Bersikeras tak Mau Ikuti Koreksi Ombudsman Soal TWK

Pedagang menyaksikan proyeksi bertuliskan #mositidakpercaya saat aksi oleh aktivis Greenpeace di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut menyuarakan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, juga menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga anti korupsi dari cengkraman oligarki.

Sabtu , 14 Aug 2021, 19:35 WIB

Hotman: BKN Ikut Jadi Pembela Pimpinan KPK

Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfudz Siddiq.

Jumat , 13 Aug 2021, 22:34 WIB

Sekjen Gelora: Ada yang Mau Jadikan TWK Panggung Besar

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf.

Jumat , 13 Aug 2021, 20:57 WIB

Waka BKN: Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia

Jumat , 13 Aug 2021, 19:11 WIB

BKN tak Terima Dinilai Ombudsman Salah Gunakan Wewenang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) dan Kasatgas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid (kiri) sebagai perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rabu , 11 Aug 2021, 20:53 WIB

Ada Temuan Baru, Komnas HAM akan Umumkan Rekomendasi TWK KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron

Senin , 09 Aug 2021, 12:37 WIB

Wakil Ketua KPK Bantah Membangkang dari Evaluasi Ombudsman

KPK sampaikan keberatannya atas temuan proses TWK yang dinilai maladministrasi oleh Ombudsman.

Ahad , 08 Aug 2021, 14:40 WIB

Infografis Keberatan KPK untuk Ombudsman

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021). KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Jumat , 06 Aug 2021, 06:08 WIB

KPK: Ombudsman Melanggar Kewajiban Hukumnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melambaikan tangan sebelum memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021). KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ghufron: KPK tidak Bisa Diintervensi Institusi Apa pun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan kebijakan lembaganya tidak dapat diintervensi lembaga mana pun, termasuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI). KPK akan melayakan surat keberatan pada ORI terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait tes wawasan kebangsaan. "Kami tidak ada di bawah institusi lembaga apa pun di Republik ini sehingga mekanisme memberikan rekomendasi kepada atasan KPK, atasan KPK,...

Kamis , 05 Aug 2021, 19:30 WIB