REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bingung dengan berbagai tudingan liar, yang menyasar lembaga tersebut terkait turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Di antara tudingan itu menghubungkan IPK dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) berujung pada pemecatan puluhan pegawai KPK dan sikap pimpinan KPK.
Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri tak keberatan dengan pihak yang mengkritisi lembaganya sebagai penyebab turunnya IPK. Namun, Ali menyatakan turunnya IPK tak cuma tanggung jawab KPK. Menurut Ali, turunnya IPK jangan jadi ajang salah menyalahi
"Yang lucu (turunnya IPK) dikaitkan dengan TWK, perubahan Undang-Undang KPK, pimpinan KPK yang katanya ugal-ugalan, ini kan lucu," kata Ali dalam kegiatan diskusi Total Politik pada Ahad (12/2/2023).
Ali balik menuding kubu yang memvonis buruk KPK justru tak memahami IPK. Ia meminta pengkritik KPK lebih dulu membaca laporan IPK secara lengkap. "Belum paham gitu ya apa sih IPK itu, barang itu apa gitu?" ucap Ali.
Selain itu, Ali mengajak berbagai pihak, termasuk pengkritik KPK untuk menemukan solusi guna memulihkan skor IPK Indonesia. Ia menjamin KPK berupaya memperbaiki skor IPK dengan berbagai langkah.
"Banyak sekali komponen-komponennya, KPK sudah bedah satu per satu apa saja (sebabkan IPK turun). Sehingga kemudian, KPK menawarkan apa yang harus dilakukan di tahun 2023," ujar Ali.
Di sisi lain, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menegaskan, salah satu penyebab rendahnya skor IPK karena korupsi politik di Tanah Air kian masif. ICW mendata sejak KPK berdiri tahun 2004 hingga 2022 terdapat kurang lebih 1.500 orang yang ditangkap KPK. Dari jumlah tersebut, 500 tersangka terlibat kasus korupsi politik.
"Kalau menggunakan konteks IPK tadi, pemerintah dan DPR harusnya itu memperkuat KPK agar korupsi politik bisa turun," ucap Kurnia.
