Selasa , 12 Nov 2019, 19:47 WIB
Pilkada Langsung atau tidak, Perludem: Parpol Harus Berbenah
Selasa , 05 Nov 2019, 18:03 WIB
Parpol Ditagih Komitmen Berantas Korupsi Lewat UU Pilkada
Selasa , 05 Nov 2019, 14:32 WIB
Perludem Usul Pilkada DKI pada 2022
Sabtu , 12 Oct 2019, 02:22 WIB
Perludem: Pimpinan Komisi II Harus Punya Visi Soal Demokrasi
Kamis , 05 Sep 2019, 08:13 WIB
Perludem Dorong Perbaikan Regulasi Caleg Perempuan
Jumat , 30 Aug 2019, 10:39 WIB
Perludem: Caleg Perempuan Masih Diwarnai Politik Kekerabatan
Sabtu , 24 Aug 2019, 07:19 WIB
Perludem Soroti Jabatan Kosong Imbas Pilkada Serentak 2024
Kamis , 25 Jul 2019, 18:50 WIB
Perludem: Perlu Revisi UU Pilkada untuk Penerapan Rekap-El
Senin , 15 Jul 2019, 01:14 WIB
Perludem: Inisiasi Rekap-El Harus Dimulai Sekarang
Selasa , 23 Apr 2019, 16:18 WIB
Perludem Usulkan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Ahad , 14 Apr 2019, 17:40 WIB
Peserta Pemilu Juga Bertanggung Jawab Copot APK
Selasa , 05 Mar 2019, 22:04 WIB
Setiap Warga Negara Harus Dijamin Hak Pilihnya
'Jangan Anggap Disabilitas Warga Negara Kelas Dua'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menuturkan penegakan hukum harus bekerja pada hak pilih masyarakat yang di mobilisir untuk memilih pasangan tertentu pada Pemilu 2019. Titi mengatakan negara harus melayani setiap warga negara tanta diskriminasi. Bukan hanya disabilitas mental, tapi disabilitas fisik sampai tunanetra harus ada pelayanan khusus. Jangan sampai ada penilaian stigma dan diskriminasi bahwa negara menempatkan masyarakat...
Rabu , 21 Nov 2018, 18:46 WIB
Perludem: Ada Saling Intai dan Cari Kesalahan Lawan Politik
Sabtu , 22 Sep 2018, 11:57 WIB
Pengguna Medsos Diajak Jauhi Hoaks dan Ujaran Kebencian
Sabtu , 22 Sep 2018, 10:45 WIB
Perludem: Kedaulatan Pemilih Terwujud Jika tak Ada Hoaks
Kamis , 20 Sep 2018, 15:25 WIB
Waspadai Hoaks dan Politik Transaksional Jalan Pintas Pemilu
Sabtu , 15 Sep 2018, 13:15 WIB
Perludem: Saatnya Tagih Komitmen Parpol Berantas Korupsi
Rabu , 12 Sep 2018, 19:53 WIB
Perang Tagar Tonjolkan Sentimen Emosional
Ahad , 12 Aug 2018, 17:45 WIB
Perludem: Bawaslu Harus Telusuri Isu Mahar Sandiaga
Sabtu , 12 May 2018, 18:48 WIB
Ambang Batas Dapat 'Bunuh' Parpol yang Kini Punya Kursi
Kamis , 19 Apr 2018, 14:00 WIB
Cakada Perempuan dengan Program Pro Perempuan Masih Minim
Selasa , 20 Mar 2018, 05:07 WIB
Perludem: Poros Ketiga Buat Pemilih Punya Alternatif
Senin , 05 Mar 2018, 07:30 WIB
Perludem: KPU Harus Evaluasi Jajaran di Daerah
Kamis , 18 Jan 2018, 07:41 WIB
Calon Tuggal Bikin Banyak Masyarakat Enggan Ikut Pilkada
Rabu , 27 Dec 2017, 15:20 WIB
Jelang 2018, KPU Diminta tak Terjebak Politik Primordial
Sabtu , 09 Dec 2017, 07:53 WIB
Status Demokrasi Indonesia Unggul dari Sejumlah Negara
Selasa , 29 Mar 2016, 18:00 WIB
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem: ''Teman Ahok Adalah Tim Sukses''
Ahad , 13 Dec 2015, 22:37 WIB
MK tak Boleh Tolak Perkara Gugatan Pilkada
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem: Konsep Kolom Kosong Sama dengan Putusan MK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Apa pendapat Perludem tentang putusan MK? Antara aklamasi dan kontestasi ada tiga pilihan. Kalau calon tunggal ini, sesuai yang ada sekarang, mengikuti keputusan KPU untuk menunda pilkada; kedua, mengako modasi calon tunggal, tapi aklamasi; ketiga, calon tunggal tapi tetap ada proses kontestasi. Nah, karena putusan MK tetap menjamin kontestasi atau pemungutan suara berlang sung, saya kira MK...
Jumat , 19 Jun 2015, 14:00 WIB
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem): Syarat Eliminasi Calon Independen
Selasa , 21 Apr 2015, 13:00 WIB
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem: Logika Anggaran Tidak Ketemu Dengan Logika Tahapan
Jumat , 20 Mar 2015, 00:30 WIB
Pembatasan Dana KPU Justru Melegitimasi Politik Uang
Kamis , 19 Mar 2015, 23:40 WIB
Perludem: Angka Pembatasan Dana Kampanye Masih Bombastis
Rabu , 11 Feb 2015, 16:44 WIB
Perludem Minta MK Tangani Sengketa Pilkada
Rabu , 23 Oct 2013, 23:01 WIB
Soal DPT, Bola Ada di Bawaslu
Rabu , 10 Jul 2013, 00:18 WIB
Putusan Bawaslu, Senangkan Parpol Abaikan Aturan KPU
Senin , 16 Apr 2012, 10:07 WIB
Penegakkan Hukum di UU Pemilu, Sumir
Senin , 16 Apr 2012, 10:00 WIB