#uu-jaminan-halal

Anggota Komisi IX DPR RI, yang juga Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melaksanakan keputusan MA terkait judicial review Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang keharusan pemberian vaksin halal bagi warga Muslim. (ilustrasi).

Jumat , 22 Apr 2022, 16:58 WIB

Legislator Desak Pemerintah Laksanakan Putusan Judicial Review MA Terkait Vaksin Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, yang juga Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melaksanakan keputusan MA terkait judicial review Perpres...

Jumat , 06 Apr 2018, 12:00 WIB

RI Tertinggal dari Malaysia Soal Jaminan Halal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Memasuki empat tahun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diundangkan, sampai saat ini undang-undang tersebut belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat. Bahkan, UU JPH belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha dan percepatan industri halal di Tanah Air. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah, mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kurang seriusnya perhatian pemerintah...

Jumat , 06 Apr 2018, 11:03 WIB

#uu-jaminan-halal

Legislator Desak Pemerintah Laksanakan Putusan Judicial Review MA Terkait Vaksin Halal

RI Tertinggal dari Malaysia Soal Jaminan Halal

Kemenag Dinilai Gamang Laksanakan Sistem Jaminan Halal

Perkuat Sertifikasi Halal, MUI-Pemerintah Berbagi Peran

Muhammadiyah: Perlu Kepastian Hukum untuk Menikmati Produk Halal

Forum Umat Islam Dukung MUI Jalankan Sertifikasi Halal

'Sertifikat Halal Itu Punya Nilai Profit'