#uu-ormas

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah (tengah) saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Ulama Pesantren dan Cendikiawan, Gerakan Dakwah Aswaja Bela di Pondok Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Kamis (26/10).

Jumat , 27 Oct 2017, 09:29 WIB

Gus Sholah Ajak Tokoh NU Rangkul Kader HTI

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) mengajak kepada ulama pesantren untuk merangkul mantan kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kader-kader HTI tidak punya tempat lagi...

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria memberikan paparannya saat Diskusi Media di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (3/10).

Kamis , 26 Oct 2017, 19:52 WIB

Ini Empat Poin UU Ormas yang Harus Direvisi Menurut Gerindra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi Undang-undang. Karenanya, usai disahkan Fraksi Partai Gerindra menuntut revisi UU Ormas dilakukan.Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai ada sejumlah poin penting yang harus direvisi dalam Undang-undang hasil pengesahan Perppu Ormas. Pertama yakni...

Kamis , 26 Oct 2017, 19:43 WIB

PAN Dukung Revisi Tapi tak Ikut Gugat UU Ormas di MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN),...

Kamis , 26 Oct 2017, 18:52 WIB

Sekjen PPP: Uji Materi UU tidak Ganggu Revisi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen...

Kamis , 26 Oct 2017, 18:30 WIB

Jimly: HTI tidak Bisa Lakukan Gugatan UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana melakukan...

Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-6 Try Sutrisno

Kamis , 26 Oct 2017, 18:18 WIB

Try Sutrisno: Perppu Ormas tak Perlu Diperdebatkan Lagi

Kamis , 26 Oct 2017, 18:01 WIB

Pengamat: Perppu Ormas Jadi UU, MK Kehilangan Objek Gugatan

Kamis , 26 Oct 2017, 17:56 WIB

Refly Harun: Penolak UU Ormas Bisa Gugat Lagi ke MK

Kamis , 26 Oct 2017, 12:41 WIB

UU Ormas, Jokowi: Silakan Direvisi

Kamis , 26 Oct 2017, 12:15 WIB

Yusril Minta Mendagri Klarifikasi Pidatonya di Paripurna DPR

Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Solahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah.

Kamis , 26 Oct 2017, 12:10 WIB

UU Ormas, Gus Sholah: Pemerintah Jangan Subjektif Otoriter

Kamis , 26 Oct 2017, 10:44 WIB

Perppu Ormas Jadi UU, Jokowi: Artinya Banyak yang Dukung

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

Kamis , 26 Oct 2017, 08:53 WIB

SBY Ingatkan Pemerintah Segera Revisi UU Ormas

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso

Kamis , 26 Oct 2017, 08:35 WIB

'Tidak Ada Pembatasan Ormas Berserikat dan Berkumpul'

Kamis , 26 Oct 2017, 06:06 WIB

PKS Tolak Perppu Ormas Karena tak Sejalan Amanat Reformasi

Kamis , 26 Oct 2017, 05:03 WIB

Peta 10 Fraksi DPR Soal Perppu Ormas

Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PAN, Yandri Susanto lepas RDPU Perppu Ormas dengan Perwakilan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/10).

Rabu , 25 Oct 2017, 17:00 WIB

Yandri: PAN Jadi Garda Terdepan Dorong Revisi Perppu Ormas

Yusril: MK Lamban Putuskan Pengujian Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lambatnya mahkamah konstitusi (MK) mengambil keputusan terkait pengujian Perppu Ormas disebabkan karena pemohon yang terlalu banyak. DPR sudah diprediksi akan menerima Perppu pengganti UU No. 17/2013 itu karena suara yang pro-Perppu lebih banyak dari penentangnya. "MK Akhirnya lambat mengambil keputusan tentang pengujian Perppu ini karena yang memohon terlalu banyak. Padahal, cukup satu permohonan saja yang dikerjakan secara...

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar

Rabu , 25 Oct 2017, 14:41 WIB

Pengamat: Kriteria Pembubaran Ormas Belum Jelas

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPR Ida Fauziah

Rabu , 25 Oct 2017, 14:14 WIB

Fraksi PKB akan Masukkan Revisi UU Ormas di Prolegnas 2018

Rabu , 25 Oct 2017, 13:59 WIB

Perppu Ormas Sah Jadi UU, HTI akan Gugat Lagi ke MK

Rabu , 25 Oct 2017, 13:23 WIB

Perppu Ormas Jadi UU, Ini Tanggapan JK

Rabu , 25 Oct 2017, 11:35 WIB

Mendagri: Ormas Boleh Ada, Tapi...

Rabu , 25 Oct 2017, 11:16 WIB

Fadli Zon Ingatkan Janji Pemerintah Revisi Perppu Ormas

Rabu , 25 Oct 2017, 11:11 WIB

Yusril: Perppu Ormas Jadi UU, Uji Materi di MK Berhenti

Rabu , 25 Oct 2017, 10:08 WIB

PAN: Ormas dan Masyarakat Bisa Gugat UU Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyalami anggota dewan usai Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Rabu , 25 Oct 2017, 05:40 WIB

UU Ormas Dipandang tak Demokratis untuk Generasi Muda

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak.

Rabu , 25 Oct 2017, 03:34 WIB

Perppu Ormas Jadi UU, Dahnil: Berpotensi Ancam Demokrasi

Rabu , 25 Oct 2017, 01:35 WIB

Ketua Komisi II Anggap Proses Perppu Ormas Akomodasi Semua

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis

Selasa , 24 Oct 2017, 22:46 WIB

Pengamat: Sikap PAN, PKS dan Gerindra Patut Diacungi Jempol

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Azis

Selasa , 24 Oct 2017, 21:58 WIB

Demo Tolak Perppu Ormas Tertib, Kapolda Metro: Terima Kasih

Selasa , 24 Oct 2017, 21:17 WIB

Mendagri Tegaskan Perppu Ormas Bukan untuk Berangus Ormas

Suasana Sidang Paripurna pengambilan keputusan Perppu Ormas di Gedung DPR RI, Selasa (24/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 21:09 WIB

Perppu Ormas Jadi UU, LBH: Kemunduran Demokrasi Indonesia

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini

Selasa , 24 Oct 2017, 20:48 WIB

Meski Disetujui, PKS Nilai Perppu Ormas Tetap Bermasalah

Gerindra: Penolakan Perppu Ormas Jadi Catatan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap penolakan fraksinya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi catatan bagi Pemerintah. Hal ini setelah rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-undang."Sebagai fraksi yang menolak kami berharap apa yang kami perjuangkan ini...

Aksi Penolakan Perppu Ormas jadi lautan bendera tauhid. Komplek Parlemen Senayan, Selasa (24/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 19:29 WIB