#uu-pemilu

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Ferry Kurnia Rizkiyansyah .

Sabtu , 13 Mar 2021, 13:31 WIB

Netgrit: Pemerintah-DPR tak Anggap Penting Kualitas Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan pemerintah resmi mencabut revisi Undang-Undang Pemilu dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021. Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral...

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (5/3/2021). Rapimnas yang bertemakan Golkar Optimis Indonesia Sehat dan Sejahtera tersebut membahas strategi pemenangan pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan juga Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2024.

Ahad , 07 Mar 2021, 07:57 WIB

Airlangga: Golkar Dukung UU Pemilu tak Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan kembali sikap Partai Golkar yang mendukung agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak direvisi. Hal itu disampaikan Airlangga dalam penutupan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar 2021, Sabtu (6/3)."Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan...

Kamis , 04 Mar 2021, 17:32 WIB

Komisi II: Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli...

Kamis , 04 Mar 2021, 14:03 WIB

Komisi II DPR akan Revisi 8 Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli...

Selasa , 02 Mar 2021, 10:44 WIB

Tolak Revisi UU Pemilu, PSI Minta Koalisi Ikut Arahan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap semua...

Senin , 01 Mar 2021, 13:09 WIB

Rakernas PKS akan Bahas Revisi UU Pemilu dan Konvensi Capres

Jumat , 26 Feb 2021, 02:30 WIB

Pengamat: Revisi UU Pemilu untuk Dorong Reformasi Parpol

Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pilkada.

Rabu , 24 Feb 2021, 19:25 WIB

DPR RI: Revisi UU Pemilu untuk Penyempurnaan

Senin , 22 Feb 2021, 20:43 WIB

PDIP Tetap Buka Peluang Revisi UU Pemilu

Selasa , 16 Feb 2021, 08:16 WIB

Presiden PKS Jelaskan Alasan Perlu Ada Revisi UU Pemilu

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Senin , 15 Feb 2021, 07:57 WIB

RUU Pemilu Batal, Netgrit: Kepastian Hukum Perlu ke MK

Ahad , 14 Feb 2021, 21:57 WIB

KPU Susun Simulasi Pemilu Pilkada Serentak 2024

Sabtu , 13 Feb 2021, 07:25 WIB

Bawaslu Minta DPR-Pemerintah Perhatikan Beban Penyelenggara

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

Jumat , 12 Feb 2021, 16:27 WIB

Perludem Usul Pembahasan RUU Pemilu Dilanjutkan Terbatas

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra.

Jumat , 12 Feb 2021, 15:29 WIB

Pemilu-Pilkada 2024, KPU: Perhatikan Beban KPPS

Pemilu (ilustrasi). Komisi II DPR disebut sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jumat , 12 Feb 2021, 15:24 WIB

KPU Tegaskan Tetap Ikuti UU Pemilu yang Ada

Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia (kiri) bersama Wakil ketua Komisi II DPR Saan Mustopa (kanan) saat memberikan penjelasan kepada Badan Legislasi DPR, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Komisi II DPR sebagai pengusul memberikan penjelasan atas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kamis , 11 Feb 2021, 11:20 WIB

Demokrat Bantah Klaim Pimpinan Komisi II DPR Soal UU Pemilu

Perludem Pertanyakan Alasan UU Pemilu tak Perlu Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mempertanyakan sikap sejumlah fraksi di DPR RI dan pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Menurut dia, alasan UU Pemilu tak diperlu direvisi setiap lima tahun sekali bukan alasan yang kuat sedangkan banyak persoalah pemilu yang harus dibenahi . "Ini sangat patut...

[Ilustrasi] Petugas KPPS meneteskan tinta kepada pemilih usai melakukan pencoblosan pemilu.

Ahad , 07 Feb 2021, 14:53 WIB

Nasdem dan PKB Urung Revisi UU Pemilu, Ini Kata Pengamat

Ilustrasi logistik pemilu. DPR RI sebaiknya melibatkan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ahad , 07 Feb 2021, 14:15 WIB

'Libatkan Penyelenggara Pemilu dalam Revisi UU Pemilu'

Sabtu , 06 Feb 2021, 00:20 WIB

Langkah Jokowi Tolak Revisi UU Pemilu Diapresiasi

Jumat , 05 Feb 2021, 16:20 WIB

Gerindra: Revisi UU Pemilu Ganggu Stabilitas Demokrasi

Jumat , 05 Feb 2021, 14:02 WIB

Formappi: Tidak Perlu Setiap Periode UU Pemilu Direvisi

Ahad , 31 Jan 2021, 19:45 WIB

Eks TKN: Presiden Minta Parpol Kaji Ulang Rencana RUU Pemilu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Maman Abdurahman.

Ahad , 31 Jan 2021, 18:20 WIB

Golkar: Tak Ada Arahan Presiden Terkait Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Ahad , 31 Jan 2021, 11:26 WIB

Gerindra Usulkan Agar Undang-Undang Pemilu Dipertahankan

Distribusi logistik pilkada (ilustrasi). Normalisasi pilkada di 2022 dan 2023 masih menjadi perdebatan di DPR dalam revisi UU Pemilu. PDIP misalnya menolak normalisasi dan meminta pilkada tetap digelar pada 2024.

Jumat , 29 Jan 2021, 18:44 WIB

Pro Kontra Normalisasi Pilkada, Setelah atau Bareng Pilpres?

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Kamis , 28 Jan 2021, 19:35 WIB

Komisi II: Pembahasan RUU Pemilu akan Diputuskan Dalam Bamus

Pemilu (ilustrasi). Partai Berkarya menolak dengan usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen, seperti yang tertera dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kamis , 28 Jan 2021, 13:58 WIB

Berkarya Ingin UU Pemilu Digunakan Jangka Panjang

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor

Kamis , 28 Jan 2021, 13:09 WIB

Tolak PT 5 Persen, PBB: Partai Besar Semakin Berkuasa

Kamis , 28 Jan 2021, 08:35 WIB

Partai Gelora Tolak Besaran Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Pilkada 2020 kala pandemi Covid-19 (ilustrasi). UU Pemilu harus adaptif dengan bencana non-alam seperti pandemi Covid-19.

Senin , 25 Jan 2021, 18:09 WIB

UU Pemilu Perlu Adaptif dengan Bencana Nonalam

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Senin , 25 Jan 2021, 17:13 WIB

Perludem Nilai UU Pemilu Belum Atur Semua Sistem Pemilu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/1).

Senin , 25 Jan 2021, 15:57 WIB

PAN: UU Pemilu Masih Dapat Digunakan Hingga 3 Periode

Dalih Pandemi, Dewan Minta RUU Pemilu Ditunda

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta lembaganya membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, yang di dalamnya meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. "Banyak hal yang fundamental dijadikan alasan agar RUU Pemilu ditunda atau dibatalkan untuk dibahas. Setelah dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama menyangkut kasus pandemi Covid-19 yang makin mengganas,"...

Senin , 11 Jan 2021, 16:55 WIB