Rabu 21 Mar 2018 19:23 WIB

Pemuda Muhammadiyah Banten Kaji Persoalan Kepemiluan

Proses pemilu tidak akan berjalan sukses tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Red: Muhammad Fakhruddin
Diskusi yang digelar Pemuda Muhammadiyah Banten yang bertema
Diskusi yang digelar Pemuda Muhammadiyah Banten yang bertema "Demokrasi dan Kepemiluan: Menguji Rasa Pemilu Serentak" yang diselenggarakan di Kota Serang, Sabtu (10/3).

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Banten mengkaji persoalan kepemiluan di Banten. Salah satunya adalah munculnya fenomena incumbent melawan kotak kosong.

"Untuk itu, kita dari pemuda Muhammadiyah ingin langsung mengkaji persoalan kepemiluan yang selalu menyisakan problem itu," kata Sekretaris Pemuda Muhamadiyah Banten Suparta Kurniawan dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Rabu (21/3).

Meskipun secara konstitusional calon tunggal itu sah, kata Suparta, tapi dari sisi esensi demokrasinya ada problem yang tersendat," tambahnya.

Dalam diskusi yang digelar Pemuda Muhammadiyah Banten yang bertema "Demokrasi dan Kepemiluan: Menguji Rasa Pemilu Serentak" yang diselenggarakan di Kota Serang, Sabtu (10/3), Suparta mengungkapkan gerakan kepemudaan perlu didorong untuk mengkaji persoalan kepemiluan baik dari segi undang-undang maupun dari segi demokrasinya.

"Proses pemilu tidak akan berjalan sukses tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini Pemuda Muhammadiyah memberikan edukasi politik bahwa memilih itu penting, tentu dengan hati nurani," katanya.

Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan partisipasi politik menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh publik atau masyarakat. "Karena proses itu bagian dari mengimbangi kedaulatan pemilih, karena proses kedaulatan itu ada di tangan rakyat," katanya.

Menurut Sunanto, dalam proses demokrasi ada banyak hal yang harus dikontrol. "Namun penyelenggara pemilu memiliki SDM yang terbatas, hanya tiga di kecamatan, satu di tingkat desa, kalau tidak di bantu oleh masyarakat maka pasti kewalahan," ujarnya.

Untuk memastikan proses itu berjalan dengan benar, lanjut Sunanto, harus dilakukan oleh publik. "Peran publik itu menjadi sangat penting untuk mengcounter apakah ada permainan misalkan antara penyelenggara dengan peserta pemilu atau sebaliknya," katanya.

Komisoner Bawaslu Banten Ali Faisal menganalogikan bahwa politik bisa dipersepsikan berbeda dari segala sisi. “Politik itu kotor bagi yang ingin mengotori, dan politik itu suci bagi yang ingin menyucikannya,” kata Ali.

Ali mendorong kader-kader Muhammadiyah yang potensial dan percaya diri untuk ikut memberikan sumbangsih nyata.

Menurut Ali, kader Muhammadiyah yang punya potensi dan percaya diri silahkan masuk ke parpol. "Isi parpol dengan kebaikan yang bersumber dari agama,” katanya.

Ali mengatakan Pemuda Muhammadiyah harus menyatakan sikap dan mengubah sudut pandang bahwa politik pada prinsipnya adalah cara yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bangsa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement