REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Studi yang dipublikasikan baru-baru ini di jurnal Social Science Research menunjukkan orang Amerika yang tinggal di tempat dengan lebih banyak taman dan fasilitas publik lebih bahagia daripada yang tinggal di tempat sebaliknya.
Jumlah taman, perpustakaan, dan sumber daya alam di suatu negara bagian sangat berkaitan dengan seberapa bahagianya seseorang di AS. "Fasilitas publik dapat digunakan oleh banyak orang," kata penulis studi yang merupakan profesor ilmu politik di Baylor University, Patrick Flavin di Waco, Texas.
Menurut Flavin, fasilitas publik tidak menguntungkan untuk diproduksi di pasar swasta, jadi jika pemerintah tidak menyediakannya, masyarakat akan kekurangan atau tidak memiliki fasilitas publik sama sekali. Para meneliti mengatakan jenis fasilitas publik lainnya, termasuk jalan raya dan perlindungan polisi.
Dalam studi tersebut, Flavin dan rekan-rekannya menganalisis data lebih dari 26 ribu tingkat kebahagiaan yang dilaporkan sendiri oleh orang Amerika yang dikumpulkan pada 1976 sampai 2006. Flavin mengatakan penelitian hanya menemukan hubungan antara kebahagiaan dan fasilitas publik.
Pengunjung piknik di Taman Kota 1 BSD, Serpong, Tangerang Selatan.
Jika orang tidak terjebak kemacetan, mereka akan memiliki lebih banyak waktu melakukan hal-hal yang mereka sukai. Taman luas adalah ruang sosial. Studi kebahagiaan menemukan orang-orang yang terhubung secara sosial cenderung lebih bahagia.
Fasilitas publik juga cenderung meningkatkan harga rumah. Sementara pajak properti yang lebih tinggi umumnya termasuk harga rumah yang lebih tinggi,
"Tampaknya properti yang bernilai tinggi, juga harus membayar pajak yang lebih tinggi," ucap Flavin dikutip di UPI.
Menurut para peneliti, pengeluaran anggaran untuk fasilitas publik memberikan manfaat lintas pendapatan, pendidikan, gender dan ras/suku, dan memberikan dukungan di bidang politik. "Dibandingkan dengan banyak pengeluaran pemerintah lainnya, fasilitas publik cenderung kurang kontroversial dibandingkan dengan bantuan kemiskinan atau tunjangan pengangguran, di mana ada ketidaksepakatan yang jelas antara partai politik," kata Flavin.
