Jumat 18 Jan 2019 16:40 WIB

Penyandang Disabilitas NTB Tuntut Akses yang Lebih Ramah

Banyak pembangunan infrastruktur mengabaikan akses bagi para disabilitas.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Gita Amanda
Penyandang difabel Yayasan Bunga Bali saling membantu melintasi ramp di sekretariat yayasan  di Denpasar, Bali.
Foto: Wihdan Hidayat/Republika
Penyandang difabel Yayasan Bunga Bali saling membantu melintasi ramp di sekretariat yayasan di Denpasar, Bali.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai Pemerintah Daerah (Pemda) belum memberikan perhatian yang maksimal terhadap para penyandang disabilitas. Ketua HWDI NTB Sri Sukarni menyoroti pembangunan infrastruktur yang acapkali mengabaikan akses bagi para penyandang disabilitas.

Ia mencontohkan saat pemda membangun gedung atau jalan, terkadang tidak memikirkan ada kelompok disabilitas yang berkepentingan untuk mengaksesnya. "Mereka (Pemda) memberikan kursi roda, tapi tidak memberikan aksesnya. Trotoar di jalan pun, tingginya tidak memperhitungkan kondisi penyandang disabilitas. Trotoarnya terlalu tinggi, mestinya dibangun dengan menyesuaikan juga," keluh Sri Sukarni saat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat di Aula Rapat FLLAJ di Kantor Dinas Perhubungan Lombok Barat, Jumat (18/1).

Sukarni ingin pandangan dan kebutuhan penyandang disabilitas dapat diakomodir Pemda. Dia berharap Pemda memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas menyampaikan aspirasinya dalam musrembang.

"Dari situ kita bisa menyampaikan perencanaan pembangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas," kata Sukarni.

Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat Ahmad Syaikhu tidak menampik sebagian besar infrastruktur pemerintah belum banyak yang memberikan akses ramah kepada para penyandang disabilitas. Meski begitu, Pemkab Lombok Barat berkomitmen untuk meneruskan masukan dari HWDI kepada seluruh pemangku kepentingan.

"Itu mengapa kita menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan apa yang kita lakukan. Kita juga ingin mendengar masukan dan informasi dari apa yang menjadi kebutuhan mereka," ujar Saikhu.

Saikhu mengaku akan mengkoordinasikan hal itu bersama OPD di Lombok Barat yang terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan. Kata Syaikhu, berdasarkan data Dinas Sosial Lombok Barat, hingga 2018, terdapat 2.425 penyandang disabilitas di Lombok Barat.

"Dari total angka itu, 327 orangnya mengalami disabilitas tubuh, sisanya ada yang disabilitas netra, rungu, wicara, ganda, dan grahita," kata Saikhu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement