REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengkritik wacana impor beras yang digulirkan pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah pusat lebih mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani lokal.

Menurut Ridwan Kamil, sejak Januari lalu hingga Maret ini sawah di wilayah Jabar sudah ada yang dipanen. Dengan stok beras sebelumnya, ditambah yang akan panen, kata dia, diperkirakan ada persediaan beras mencapai sekitar 322 ribu ton. “Maka, kami memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan, sehubungan surplus panen,” kata gubernur yang akrab disapa Emil itu.

Hal itu disampaikan Emil seusai melakukan pertemuan secara virtual dengan Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) se-Jabar, Rabu (17/3). Emil meminta pemerintah pusat terlebih dulu melihat potensi panen petani lokal ketimbang melakukan impor. Apabila impor dilakukan saat masa panen, kata dia, dikhawatirkan harga gabah atau beras akan anjlok.

Jika itu sampai terjadi, petani akan dirugikan. “Masa sudah beras banyak, impor pula. Kalau posisinya sedang krisis beras, saya kira masuk akal (impor). Tapi, ini kan sedang surplus. Jangan sampai kebijakan impor beras ini menghantam kesejahteraan petani,” kata dia.

Menurut Emil, dari penuturan petani di wilayah Cirebon, ada penurunan serapan hasil panen oleh Bulog. Dari yang biasanya mencapai 130 ribu ton, menjadi sekitar 21 ribu ton. Ia berharap penyerapan hasil panen petani dioptimalkan. “Kami mengusulkan ke pemerintah agar menunda impor beras. Maksimalkan saja produksi Jabar yang melimpah,” ujarnya.