REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku sepakat jika jalur sepeda di Jakarta dibongkar. Namun, Polri disebutnya masih melakukan kajian agar menemukan formula yang tepat dalam menyikapi usulan tersebut.
"Kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang (jalur sepeda) yang permanen itu nanti dibongkar," ujar Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6).
Polri, kata Listyo, akan terlebih dahulu melakukan studi banding ke negara-negara yang memiliki jalur sepeda di kotanya. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan juga akan dilakukan dalam membahas jalur sepeda.
"Sehingga, kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga, terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya," ujar Listyo.
Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Listyo mengevaluasi jalur sepeda yang ada di Jakarta. Menurutnya, adanya jalur tersebut justru menimbulkan diskriminasi antara pesepeda dan pengguna kendaraan bermotor.
"Kiranya Pak Kapolri melakukan evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin ini, jangan sampai ada isu tentang diskriminasi," ujar Sahroni.
Efektivitas jalur sepeda juga perlu dievaluasi lebih lanjut. Ia mengkhawatirkan jika diskriminasi itu timbul, muncul dorongan untuk membuat jalur khusus untuk kendaraan selain sepeda.
Ia menjelaskan, jalur sepeda di Jakarta digunakan penuh oleh para sepeda hanya sekira dua jam saja. Sedangkan, sisanya digunakan oleh kendaraan lain dan bahkan pesepeda tak menggunakan jalur tersebut.
"Jika ini tidak dikaji ulang atau dibongkar, khawatir para pengguna transportasi lain juga meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan jalur khusus juga," ujar Bendahara Umum Partai Nasdem itu.
