REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO — Pemerintah Jepang menyampaikan, situasi ekonomi di negaranya mengalami kontraksi sebesar 3,6 persen pada Juli-September 2021 secara tahunan (year on year/yoy) karena gelombang infeksi virus corona yang menghambat perjalanan dan kegiatan lainnya, seperti dilaporkan AP, Kamis (9/12).
Adapun perkiraan untuk kuartal terakhir, diturunkan dari laporan sebelumnya yang diprediksi mengalami kontraksi 3 persen. Pemerintah menyatakan situasi itu mencerminkan kelemahan dalam belanja konsumen dan perdagangan.
Sementara itu secara kuartalan, ekonomi mengalami kontraksi 0,9 persen, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya kontraksi 0,8 persen. Ekonomi terbesar ketiga di dunia itu sudah mengalami kemerosotan sebelum pandemi melanda. Pemulihannya terhambat berkat tindakan pencegahan yang diambil untuk mengekang infeksi Covid-19.
Wabah virus corona besar terbaru di Jepang, pada akhir musim panas, telah surut untuk saat ini dengan penurunan tajam dalam kasus. Tapi itu melanda selama musim perjalanan musim panas yang biasanya sibuk dengan seruan untuk aktivitas bisnis terbatas dan perjalanan yang merugikan restoran, hotel, dan industri sektor jasa lainnya.
Belanja konsumen mulai pulih dan kemungkinan akan mendorong pemulihan pada kuartal saat ini, kata Norihiro Yamaguchi dari Oxford Economics dalam sebuah komentar, seperti dikutip dari AP News. “Dengan meredanya gangguan rantai pasokan di sektor otomotif, produksi dan ekspor juga diproyeksikan akan pulih, meskipun pada kecepatan yang moderat,” katanya.
Data terbaru menunjukkan tingkat persediaan swasta yang lebih rendah daripada yang dilaporkan sebelumnya dan pengeluaran pemerintah dan konsumen yang lebih lemah. Ini juga menunjukkan upah berkontraksi sebesar 0,4 persen, bukan tumbuh sebesar 0,1 persen seperti yang dilaporkan sebelumnya.
Kabinet Jepang telah menyetujui rekor paket stimulus 56 triliun yen, atau 490 miliar dolar AS. Itu termasuk pemberian uang tunai dan bantuan untuk bisnis yang anjlok serta untuk membantu ekonomi keluar dari kelesuan yang diperburuk oleh pandemi virus corona. Persetujuan parlemen dari rencana tersebut diharapkan bulan ini.
