REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi para anggota G20 atas komitmen berkelanjutan untuk mengimplementasikan perjanjian bersejarah tentang paket perpajakan internasional dua pilar G20-OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan).
"Pada pilar satu, kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengelaborasi aturan teknis yang komprehensif dari hak perpajakan baru untuk yurisdiksi pasar," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (3rd FMCBG) G20 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (16/7/2022).
Selanjutnya pada pilar kedua, kata dia, kemajuan terjadi termasuk finalisasi komentar terhadap aturan modern untuk membantu negara-negara membawa pajak minimum global ke dalam undang-undang domestik.
Adapun pilar pertama paket perpajakan internasional G20-OECD terkait perpajakan di sektor digital yang selama ini menjadi salah satu isu sangat tegang di antara negara G20 maupun di seluruh dunia.
Sementara pilar kedua menyangkut perpajakan minimum global untuk perusahaan yang bergerak antarnegara yang berpotensi terjadi praktik penghindaran pajak atau tax avoidance dan penggelapan pajak atau tax evasion.
Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) kali ini, Sri Mulyani menyebutkan terdapat pula pembahasan dua topik lainnya, yaitu pajak dan pembangunan, serta transparansi pajak. Dari dua topik pembahasan tersebut, para anggota G20 menggarisbawahi urgensi bantuan teknis dan peningkatan kapasitas melaksanakan kesepakatan dua pilar tersebut.
Tak hanya itu, anggota juga mendukung kemajuan yang dicapai dalam penerapan standar transparansi pajak yang disepakati secara internasional. "Hal ini termasuk upaya regional serta menyambut penandatanganan Deklarasi Bali mengenai Asia Initiative yang ditandatangani 12 yurisdiksi," tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, Penandatanganan Deklarasi Bali berlangsung dalam Kegiatan Sampingan 3rd FMCBG Presidensi G20 Indonesia. Meski demikian, pembahasan Asia Initiative telah berlangsung dari Februari tahun ini yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
