DPR Setuju Jenderal Gatot Nurmantyo Jadi Panglima TNI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR bermufakat untuk menyetujui pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Persetujuan tersebut setelah komisi bidang pertahanan itu melakukan uji kelayakan terhadap calon tunggal pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko tersebut.
Ketua Komisi I, Mahfuz Sidiq mengatakan, 10 fraksi di DPR tak satu pun menolak pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI. Meskipun dalam prosesnya, mufakat anggota komisi tersebut dilalui dengan debat yang cukup serius.
"Komisi I dengan ini menyetujui pemberhentian Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan menyetujui Jenderal Gatot Nurmantyo untuk diangkat menjadi Panglima TNI," kata Mahfuz sebagai pemimpin uji kelayakan di Komisi I DPR, Jakarat, Rabu (1/7).
Selanjutnya, politikus dari PKS itu mengatakan, persetujuan Komisi I akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibacakan dalam Paripurna DPR. Itu akan menjadi persetujuan resmi Parlemen atas pencalonan Gatot sebagai Panglima.
Pantauan di lapangan, uji kelayakan Gatot dilakukan cukup panjang. Komisi I menguji Gatot dengan cara tertutup selama kurang lebih lima jam. Skorsing lebih dari tiga kali dilakukan. Pengujian dilakukan sejak pukul 15.30 dan mencapai mufakat pada sekitar pukul 21.15.
Uji kelayakan dilakukan tertutup dari media dengan alasan menyangkut kerahasian negara. Seperti soal strategi militer Indonesia dalam menjawab ancaman, serta terkait dengan strategi pertahanan yang menyangkut peran TNI dalam geopolitik dan ekonomi kawasan, serta peran TNI dalam pengamanan militer terkait sumber daya negara.
Adapun 10 fraksi yang mufakat menyetujui pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI, tiga fraksi diantaranya memberikan catatan khusus. Golkar memiliki tiga catatan, yaitu menghendaki agar Gatot menyelesaan persengketaan agraria antara prajurit dengan masyarakat.
Golkar, juga meminta Gatot agar melakukan peningkatan kesejahteraan prajurit, dan terakhir agar diperkuat hubungan TNI dengan masyarakat dalam soal menjaga pertahanan. Nasdem menghendaki agar Panglima TNI mendatang memberdayakan dengan memberikan prioritas alutsista yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.
Sementara fraksi PPP dalam persetujuannya memberikan catatan agar Gatot setelah menjadi Panglima TNI memegang komitmen dari seluruh penjabaran visi dan misinya. Selebihnya, tujuh fraksi lainnya menyatakan setuju pencalonan Gatot tanpa catatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika