Konflik Laut Cina Selatan Dibahas dalam Resolusi AIPA

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Sidang Umum ke 36 Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) memasuki sidang Komite Joint Communique, Kamis (10/9). Sidang ini membahas draft resolusi dari berbagai hasil keputusan yang disepakati pada sidang-sidang komite sebelumnya, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, Komite Sosial dan Komite Organisasi. Namun ada juga draftyang dibahas atau dipertajam pada sidang ini.

“Jadi hari ini difinalkan dari seluruh komite itu dalam draft resolusi AIPA. Ada beberapa hal yang masuk. Dalam segi ekonomi, Malaysia menghendaki supaya ada satuan tentang finance tentang keuangan secara Islam, tetapi beberapa negara yang tidak mayoritas Islam tidak menghendaki masukan itu, akhirnya kita drop," kata Anggota Delegasi Parlemen Indonesia, Hamdhani, usai sidang Joint Communique di Kuala Lumpur, Malaysia.

Politikus F-Nasdem itu menambahkan, negara-negara lain juga meminta agar ada satu kesamaan tentang zona waktu diantara negara-negara ASEAN. “Kami melihat ada peluang lain yang ingin mereka masukkan di sini, karena ada usaha main saham pada malam hari, itu kita drop juga, tidak disetujui,” lanjutnya.

Dalam Komite Politik, Indonesia mengusulkan tiga poin yaitu terorisme, pencucian uang dan good governance. Sedangkan dalam KomiteEkonomi, Indonesia mengajukan soal perdagangan antarnegara dan penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menyambut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hamdhani menjelaskan, seluruh usulan Indonesia itu juga diterima dalam Sidang Committe on Join Communique ini.

“Dalam bidang ekonomi, perlupenguatan UKM. UKM harus menjadi fondasi utama, karena UKM-UKM ini jadi satu prasyarat untuk menghadapi MEA yang akan datang. Ini satu hal juga yang patut diapresiasi, semua negara menyetujui,” kata dia.

Sementara di dalam Komite Politik, Vietnam mengajukan usul persoalan konflik laut Cina Selatan ke dalam draft resolusi AIPA. Sempat terjadi perdebatan alot perihal permintaan Vietnam tersebut. “Mayoritas yang lain tidak menghendaki. Jadi konflik laut Cina Selatan ini harus dilakukan secara bilateral, jadi kita sebagai AIPA, Asean Community, hanya menjembatani konflik-konflik yang terjadi di laut China Selatan, tidak terlibat secara langsung,” ujarnya.

Sementara di Komite Sosial, perlindugan terhadap hak-hak orang usia lanjut juga masuk dalam draft resolusi AIPA.Kemudian di bidang Komite Organisasi, Indonesia mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa dalam pertemuan ini. Bahkan, tambah Hamdhani, bantuan Indonesia tidak hanya pada bantuan fasilitas-fasilitas penunjang, termasuk dalam hal donasiIndonesia dalam bentuk bantuan keuangan bagi penyelenggaraan sidang AIPA cukup banyak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika