DPR Nilai Pemerintah Harus Cermat Bentuk Holding 6 BUMN
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, pembentukan enam perusahaan induk atau holding BUMN harus dikaji secara cermat. Ia menilai, pemerintah harus melihat secara matang apakah holding akan memberi penguatan kepada BUMN. Selain itu, ia juga meminta revisi Undang-Undang BUMN harus segera diselesaikan agar holding yang dilakukan lebih terarah.
"Saya setuju holding asalkan tidak reaktif jangka pendek tapi harus mengevaluasi UU BUMN saat ini dan kerja Bumn saat ini," katanya kepada Republika.co.id, Ahad (14/8).
Aria juga meminta agar pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada BUMN lebih ditingkatkan. Menurutnya, jika ini tidak dibenahi maka pembentukan holding tidak akan relevan. Ia menegaskan, BUMN seharusnya menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional.
"Bukan setuju atau tidak tapi mengkaji lebih dalam dulu. Apakah holding merupakan penyelesaian dari berbagai problem," ungkapnya.
Untuk itu, Komisi VI, dalam waktu dekat, ia katakan, akan mengundang Menteri Keuangan membahas persoalan ini. "Dalam waktu dekat menindaklanjuti keinginan presiden nanti persetujuan akan dilihat dengan kajian yang ada," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah segera membentuk enam perusahaan induk atau holding BUMN. Keputusan tersebut dibuat dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jumat (12/8). Jokowi mengatakan proses holding tidak akan mengurangi kepemilikan saham negara.
Enam BUMN yang akan menjadi perusahaan holding yakni Pertamina untuk perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, Inalum untuk perusahaan pertambangan, Hutama Karya untuk perusahaan infrastruktur. Kemudian, Dana Reksa akan menjadi holding untuk perusahaan jasa keuangan, Bulog menjadi holding untuk perusahaan pangan dan Perumnas sebagai holding untuk perusahaan pembangunan perumahan.
Presiden Joko Widodo, saat membuka rapat, menyebut bahwa pembentukan perusahaan induk ini bertujuan untuk mengefektifkan kekuatan BUMN. "Kita ingin memperkuat BUMN sehingga bisa keluar kandang, bisa menjadi perusahaan kelas dunia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika