DPR Desak Imigrasi Perketat Pintu Keluar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak imigrasi memperketat pintu keluar Indonesia. Penjagaan ketat ini diperlukan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari dari Indonesia keluar negeri. Terutama ke daerah konflik seperti Suriah, yang diperkirakan mengalami peningkatan pada kasus TPPO tersebut

"Tentu saja saya mengutuk keras human trafficking, itu perbuatan yang sangat jahat. Imigrasi kita harus memperketat WNI (Warga Negara Indonesia) yang akan keluar Indonesia, karena di sana pintunya," kata Abdul Kharis, saat dihubungi melalui seluler, Jumat (23/12).

Kasus Perdagangan Orang Indonesia ke Suriah Naik Drastis

Selain mengutuk keras, Politus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta agar sindikat perdagangan orang terus diburu dan dihukum keras. Dengan hukuman yang sangat berat diharapkan mampu menekan kasus TPPO. Kemudian juga pihak berwajib harus memberantas habis sindikat perdagangan orang yang berada di Indonesia. Karena sindakat yang ada di laur negeri, baik di Suriah atau negara lainnya tidak akan bisa beraksi tanpa bantuan WNI itu sendiri.

Dia menuturkan biasanya sindakat mencari korban dari daerah yang memang minim lapangan pekerjaan. Sehingga para korban sangat mudah tertipu dengan dimingin-imingi penghasilan yang besar. Para korban tidak sadar kalau mereka sedang menjadi korban perdagangan manusia, apalagi mereka juga membutuhkan pekerjaan. "Mereka (korban) kan murni untuk mencari nafkah. Tapi dibelokkan oleh sindikat, mereka juga tidak tahu kalau sedang terjerat perdagangan orang," kata Abdul Kharis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika