Infrastruktur Masih Jadi Persoalan Utama di Kaltara
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan infrastruktur masih menjadi persoalan utama di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dia pun menyarankan agar Pemprov Kaltara memasukkan rancangan anggaran infrastruktur ke APBN tahun 2018.
"Sebagai provinsi baru, kebutuhan infrastruktur di Kalimantan Utara sangat dominan," kata Sigit melalui siaran pers yang diterima Republika.co,id, Kamis (4/5).
Sekarang ini, Sigit menyatakan, Pemerintah Pusat dan DPR sudah melakukan pembicaraan pendahuluan pembahasan APBN 2018. Masukan dari Gubernur Kaltara Irianto Lambrie pada kunjungan Komisi V DPR RI awal pekan ini akan membantu merumuskan kebutuhan anggaran untuk provinsi paling muda itu.
"Minimal dari sini (kunjungan ini) kita bisa tahu apa posturnya, apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi masukan bagus untuk teman-teman dari balai jalan di Kalimantan Utara ini," kata Sigit.
Komisi V DPR RI mengirimkan delegasi untuk meninjau infrastuktur Kaltara pada 2-5 Mei 2017. Sigit yang memimpin delegasi tersebut ditemani oleh delapan anggota Komisi V DPR RI lainnya.
Anggota Komisi V Hamka Baco Kady mengatakan pembangunan Kaltara tidak boleh hanya mengandandalkan APBN. Sebab, APBN sangat terbatas.
"Memang Rp 2013 triliun itu besar, tapi kita harus tahu bahwa itu bukan satu provinsi, itu untuk 34 provinsi," kata politisi Fraksi Golkar tersebut.
Karena itu, dia mendorong pemerintah pusat memberi keleluasaan pada pemerintah daerah dalam berinovasi dari segi anggaran. Daerah-daerah yang baru dimekarkan seperti Kaltara memerlukan dana pinjaman untuk membangun infrastruktur.
Hamka juga menjelaskan, anggaran yang ada saat ini hampir sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji. Dana alokasi umumnya (DAU) digunakan untuk pembayaran gaji.
"Untuk membangun infrastruktur, tidak ada alternatif lain kecuali dari utang atau pinjaman," kata Hamka.
Hamka pun menyampaikan pemerintah pusat harus membuka kesempatan pemerintah daerah meminjam dana untuk membangun daerah-daerah terisolasi. Apalagi, Kaltara ini daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur juga menyangkut harkat dan martabat Indonesia dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia. "Tujuannya juga untuk menjaga NKRI," kata dia.
Selain itu, Hamka menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi krusial di Kaltara untuk meningkatkan ekonomi. Jika infrastruktur tidak dibangun dengan cepat maka akselerasi ekonomi tidak bisa berkembang.
"Kaltara merupakan provinsi baru tentu mengalami banyak hambatan dan kendala. Itu merupakan risiko dari adanya pemekaran daerah. Karena itu, yang paling mendasar di sini memang infrastruktur," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika