Ketua DPR: Pemerintah Perlu Evaluasi Konsep Pembinaan Napi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Setya Novanto, mengatakan peristiwa kaburnya sekitar 200 orang tahanan dari rumah tahanan (rutan) Pekanbaru menyadarkan semua pihak terkait untuk mengevaluasi konsep pembinaan terhadap tahanan dan narapidana. ''Kejadian kaburnya tahanan dari rutan Pekanbaru ini menambah persoalan yang harus dibenahi penyelenggara negara,'' kata Setya Novanto melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Peristiwa kaburnya tahanan dari rutan Pekanbaru bukanlah peristiwa yang pertama. Sumber masalah dari persoalan ini rata-rata karena tidak seimbangnya perbandingan antara warga binaan di rutan maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan petugas sipir.
"Bahkan, hampir semua rutan dan lapas telah melebihi kapasitas. Di rutan Pekanbaru, petugas sipirnya hanya puluhan orang tapi tahanan yang harus diawasi lebih dari 1.000 orang," katanya.
Di berbagai daerah di Indonesia, katanya, persoalan serupa yakni kaburnya tahanan dari rutan serta narapidana dari lapas pernah terjadi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan kejadian tersebut dapat terulang lagi.
Peristiwa yang terjadi di rutan Pekanbaru pada Jumat (5/5), kata dia, membuat prihatin sehingga perlu dicarikan jalan keluar bersama untuk mengatasi persoalan di rutan dan lapas. Solusi yang tentunya sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan keuangan negara.
"Banyak analisa dari para pihak, mulai dari pentingnya penambahan kapasitas, penambahan personel, hingga merumuskan sistem pembinaan yang mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan kebutuhan di rutan dan lapas," katanya.
Apapun solusinya tersebut, Setya memandang sudah saatnya sistem pembinaan terhadap warga binaan dirumuskan bersama. Menyikapi persoalan kaburnya tahanan ini, kata dia, tidak bisa hanya menyalahkan petugas di rutan, lapas. Apalagi, menimpakan kesalahan kepada para tahanan dan narapidana. "Dalam evaluasi sistem pembinaan, berbagai aspek harus menjadi pertimbangan untuk diperbaiki," katanya.