Kepada Trump, Raja Yordania Tekankan Jangan Pernah Gusur Warga Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Negara-negara Arab mengecam pernyataan Presiden Amerika Donald Trump tentang rencana menggusur warga Gaza Palestina ke sejumlah negara Arab. Pernyataan gaduh itu mengakibatkan petinggi negara-negara tersebut berkonsolidasi dan sama-sama menekankan keharusan menjaga kedaulatan Palestina.

Keputusan negara-negara Arab yang menyatakan warga Gaza harus tetap di negaranya disampaikan Raja Yordania Abdullah bin Husein kepada Presiden Amerika dalam kunjungan ke Negara Paman Sam kemarin.  

Raja Yordania Abdullah II mengungkapkan "rincian" tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Presiden AS Donald Trump selama pertemuan mereka di Gedung Putih pada hari Selasa. Dia mencatat bahwa diskusi tersebut "konstruktif" dan difokuskan pada kemitraan strategis antara Yordania dan Amerika Serikat.

Abdullah II mengatakan dalam cuitannya di platform "X" bahwa ia mengonfirmasi kepada Presiden AS bahwa "kepentingan dan stabilitas Yordania, serta perlindungan Yordania dan warga Yordania, berada di atas semua pertimbangan."

Terkait masalah Palestina, Raja menekankan bahwa selama pertemuan tersebut ia menegaskan "posisi tegas negaranya terhadap pengusiran warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat," dan bahwa "ini adalah posisi Arab yang bersatu."

Ia menambahkan bahwa prioritas semua pihak seharusnya adalah "membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya, dan menangani situasi kemanusiaan yang sulit di Jalur Gaza."

Ia mengemukakan pentingnya berupaya mengurangi eskalasi di Tepi Barat, guna menghindari memburuknya situasi di wilayah tersebut.

Raja Abdullah II menekankan perlunya "perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara" sebagai cara untuk mencapai stabilitas di kawasan, dan mencatat bahwa solusi ini membutuhkan peran kepemimpinan Amerika Serikat.

Raja Yordania menggambarkan Trump sebagai "orang yang cinta damai," dan menekankan "peran pentingnya" Trump dalam mencapai gencatan senjata di Gaza, serta menyampaikan harapannya agar upaya Amerika Serikat dan semua pihak untuk mengonsolidasikan gencatan senjata ini akan terus berlanjut.

Dibangun tanpa pengusiran

Sebuah rencana yang melibatkan negara-negara Arab, Mesir, dan Palestina telah disiapkan untuk membangun kembali Jalur Gaza tanpa mengusir penduduknya, kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, Selasa (11/2).

Dalam wawancaranya dengan televisi Al-Mamlaka, Safadi menekankan pentingnya terus menyalurkan bantuan ke Gaza serta memastikan langgengnya gencatan senjata antara Israel dan kelompok Palestina Hamas. Namun, dia tidak memberikan rincian spesifik mengenai rencana rekonstruksi tersebut.

Safadi menegaskan bahwa posisi Yordania didasarkan pada prinsip bahwa “Yordania adalah untuk rakyat Yordania, dan Palestina adalah untuk rakyat Palestina.”

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Raja Yordania Abdullah II bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menawarkan "gagasan praktis" untuk kawasan tersebut.

Selain itu, Trump juga telah mengakui peran sentral Yordania dalam menjaga stabilitas regional, katanya.

Dalam wawancara terpisah dengan media Qatar, Al Jazeera, Safadi menekankan bahwa prioritas utama Yordania adalah melindungi negara dan warganya.

“Inilah dasar dari dialog kami dengan Presiden Trump,” katanya.

Safadi juga menegaskan bahwa koordinasi di antara negara-negara Arab mampu menghadirkan alternatif atas rencana Trump dalam menyelesaikan krisis Gaza, sebuah solusi yang mengakhiri bencana kemanusiaan tanpa mengusir penduduknya.

Menantang untuk perang

Sebelumnya, kelompok perlawanan Palestina menilai omongan Trump yang hendak membangun Gaza dan memindahkan warganya ke negara lain adalah tantangan untuk perang.

Kelompok Palestina pada Selasa mengecam rencana Presiden AS Donald Trump untuk menguasai Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya dan menganggapnya sebagai "pernyataan perang" yang bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

"Pernyataan Trump baru-baru ini menunjukkan wajah asli kemitraan Amerika-Zionis dalam menyerang rakyat kami," demikian pernyataan oleh Komite Tindak Lanjut Pasukan Nasional dan Islam.

Komite tersebut merupakan organisasi payung bagi sebagian besar kelompok Palestina yang mengatakan rencana Trump sebagai "pernyataan perang".

Komite memuji tindakan cepat negara-negara Arab yang akan bersidang pada 27 Februari untuk mengambil langkah-langkah praktis dan langsung, yang memainkan peranan penting dalam melawan rencana kejahatan Trump.

“Keteguhan hati rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat dan di dalam Israel membutuhkan dukungan politik dan material langsung untuk memperkuat perlawanan mereka dan membangun mereka di tanah mereka,” kata pernyataan itu.

Pada Minggu, Trump mengatakan kepada wartawan dalam Air Force One bahwa ia "berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza," dan mengusulkan agar sebagian wilayah kantong itu dialokasikan ke negara-negara Timur Tengah lainnya untuk rekonstruksi.

Pernyataannya ditolak secara luas oleh masyarakat internasional, termasuk semua negara Arab, dan banyak negara Eropa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika