DPR Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Edhy Prabowo, meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan.  Hal ini mengingat fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya. 

Ironisnya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya tidak membawa keuntungan bagi para petani. Edhy mengatakan telah melakukan kunjungan ke Desa Alam Endah, Rancabali, Bandung pada Selasa (30/5) untuk meninjau ladang bawang. Menurut dia, kenaikan harga pangan sudah terlihat, seperti harga bawang merah dan cabai yang mengalami kenaikan yang lumayan tinggi. Sedangkan bawang putih, kata dia mengalami kenaikan yang drastis. 

"Nah, kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak,  harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah HPP (Harga Pokok Penjualan), ini kan lucu," ujar Edhy melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (31/5). 

Menurut Edhy, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengatakan, pemerintah masih memasok kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen. Padahal letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk budidaya bawang putih. Ini menurutnya membuktikan bahwa petani dalam negeri mampu melakukan produksi khususnya di sektor pertanian. 

Lebih lanjut,  politikus Partai Gerindra itu mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil. Menurutnya,  pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini. "Negara sudah memberikan ijin impor Rp 500 ribu per ton, tapi kok harga bawang putih tidak mampu kita atur, " katanya.

Untuk mengatasi fenomena lonjaknya harga bawang ini, Ia meminta kepada seluruh kementerian terkait untuk saling berkordinasi dalam melakukan pengawasan, jika perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar. 

"Sekarang ini ekonomi kartel, sehingga hanya pihak tertentu yang menikmati dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Pemerintah harus berani bertindak karena keterbatasan kami banyak. DPR hanya bisa melakukan pengawasan tidak mengeksekusi," ujar Edhy.

Di sela-sela peninjauannya, Edhy juga komitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya ke Kabupaten Bandung ini. Sehingga bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas areal tanaman mencapai seribu hektar tersebut.

Pada tahun 1980-an Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari. Oleh karena itu, pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan itu. Hanya saja, mereka meminta kejelasan HPP harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika