Agus Hermanto: Laporan dari Masyarakat Jauh Lebih Sah

ROL/Havid Al Vizki
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto
Rep: Febrianto Adi Saputro Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana menggelar rapat dengan pimpinan fraksi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (21/11) siang nanti terkait kasus yang menimpa Ketua Umum DPR RI, Setya Novanto. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap itu merupakan kewenangan MKD.

"Sesuai UU MD3, MKD tentunya akan menyelesaikan seluruh permasalahan dugaan pelanggaran etika dari anggota dewan," kata Agus, Selasa.

Agus menilai alangkah baiknya jika MKD bertindak berdasarkan laporan dari masyarakat. Namun jika MKD berinisiatif sendiri, menurutnya hal itu tidak salah.

"Tapi kalau ada laporan dari masyarakat itu jauh dari memenuhi legitimate (sah)," ungkapnya.

Agus juga mengaku MKD secara otomatis telah berkomunikasi dengan intern DPR. Namun apabila sudah terkait eksternal, menurutnya, hal itu harus melibatkan pimpinan dewan.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Turki Buka Suara, Bantah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Pidato, Ini Penjelasannya

Spekulasi Guru Besar UIN, Lima Alasan Erdogan Keluar Saat Prabowo Pidato

Benarkah Narasi Erdogan Walk Out Saat Prabowo Pidato?

Alasan PBNU Ambil Alih Kongres Jatman

Baku Lempar Bola Tarif PPN 12 Persen, Begini Catatan Rapat di DPR

Nasdem Ikut 'Serang' PDIP soal PPN 12 Persen, Begini Tudingan Tajam untuk Partai Banteng

Nasihat Imam Malik: Hindari Banyak Teman

Presiden Prabowo Sakit, Batal Bertemu Anwar Ibrahim

Honda: Kalau Kita tak Bergabung dengan Nissan akan Kalah dengan Mobil China

Nyaman Menjadi Kristen Muhammadiyah, Wisudawan UMSU Paham Cara Urus Jenazah