DPR Himpun Permasalahan Kesehatan di Sleman
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menghimpun permasalahan kesehatan, KB, kependudukan, pengawasan obat dan tenaga kerja, Jumat (15/12).
Pimpinan Rombongan Komisi IX Ermaliena mengatakan jumlah anggota yang ikut serta dalam kunjungan ini mencapai 20 orang disertai tenaga ahli DPR RI dan dari Kementerian kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja.
"Kunjungan ini diharapkan memperoleh masukan secara langsung dari pemerintah daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai pemerintah pusat sekaligus untuk memonitor pelaksanaan program-program di daerah," katanya.
Ia mengatakan, kunjungan ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas komisi IX DPR.
Bupati Sleman Sri Purnomo menyampaikan secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Sleman terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari 80,85 pada 2015 dan pada 2016 meningkat 1,3 menjadi 82,15. "Selain itu, pelayanan kesehatan di Sleman didukung oleh keberadaan 25 Puskesmas yang seluruhnya telah terstandardisasi ISO dilengkapi dengan tenaga psikolog, 69 puskesmas pembantu, 1.528 posyandu, 28 rumah sakit serta didukung oleh 131 bidan puskesmas dan 50 bidan praktek," katanya.
Ia mengatakan, pelaksanaan berbagai program kesehatan telah mampu meningkatkan capaian indikator pembangunan kesehatan manusia antara lain usia harapan hidup, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB), angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI) dan Balita dengan gizi buruk.
"Usia harapan hidup di Sleman mencapai 76,13 tahun di atas rata-rata DIY 74 tahun dan nasional 70,68 tahun, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH) sebesar 0,35 sedangkan DIY sebesar 16 dan nasional 34 per 1.000 KH," katanya.
Demikian juga dengan angka kematian ibu melahirkan 2016 adalah sebesar 56,59 per 100 ribu KH dan lebih rendah dari angka nasional yaitu sebesar 226 per 100 ribu KH.
"Jumlah PIKR sebanyak 132 kelompok Jumlah PKB 52, yang telah mendapat SKPP sebanyak 24 orang, PPKBD sebanyak 86 orang, Sub PPKBD sebanyak 1.374 orang," katanya.
Menyangkut masalah ketenagakerjaan di Sleman, bupati menyampaikan dari jumlah penduduk 1,062.861 penduduk usia kerja mencapai 841.227 dan yang bekerja 569750 dan penganggur 34.951.
"Dengan jumlah alokasi Anggaran bidang ketenagakerjaan mencapai Rp 7,9 miliar," katanya.
Ia mengatakan, belum adanya badan POM di tingkat Kabupaten Sleman untuk pengawasan langsung dilakukan Badan POM DIY meliputi pengawasan terhadap obat, vaksin, pangan olahan, obat tradisional, kosmetik.
"Dalam pengawasanyang dilakukan menyangkut dua hal yakni sarana produkdi dan distribusi serta produknya dengan melakukan sampling dan pengujian di laboraium," katanya.
Menurut dia, dalam melakukan pengawasan Badan POM menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman.
"Pemkab Sleman juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa melindungi diri sendiri dengan berhati-hati dalam membeli atau mengkonsumsi makanan dan obat dengan melihat label, kemasan dan jangka waktu kedaluwarsa supaya aman," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika