'Jangan persoalkan Otonomi Khusus Aceh dan Papua'

Pemerintah susah payah mencegah Aceh dan Papua lepas dari NKRI.

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA
Masjid Raya Baiturrahman yang telah memiliki 12 payung elektrik, di Banda Aceh, Aceh.
Rep: Havid Al Vizki Red: Sadly Rachman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta agar saat ini jangan mempermasalahkan otonomi khusus untuk Provinsi Aceh dan Papua. Menurutnya, jika ada kekurangan dalam pelaksanaanya harus diperbaiki tapi jangan dipersoalkan status otonomi khusus untuk daerah tersebut.

Yusril mengatakan pemerintah susah payah menangani persoalan Aceh dan Papua. Namun, setelah terjadi peristiwa tsunami di Aceh banyak pihak yang mau berunding untuk pemerintahan Provinsi Aceh.

Begitu juga dengan Papua, saat menjabat menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ia beberapa kali berunding dengan DPR saat itu. Karena menurutnya hal itu sudah menjadi kompromi politik agar mencegah Provinsi Aceh dan Papua lepas dari Republik Indonesia.


Berikut video lengkapnya.

 

 

  • Videografer:
  • Havid Al Vizki
  • Video Editor:
  • Fian Firatmaja

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler