Biaya Logsitik Masih Mahal, Jokowi Evaluasi Program Tol Laut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengevaluasi secara mengeluruh program tol laut yang sudah berjalan sejak 2015 lalu. Hal ini menyusul fakta bahwa kontribusi transportasi laut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih rendah, bahkan cenderung menurun pada 2019 dibanding 2014 lalu. Biaya logistik di dalam negeri juga disebut masih lebih mahal ketimbang biaya pengiriman ke luar negeri.

Jokowi menyampaikan, sumbangan transportasi laut terhadap PDB nasional pada tahun 2019 sebesar 0,32 persen, menurun dari tahun 2014 sebesar 0,34 persen. Angka ini juga masih lebih rendah dari kontribusi transportasi darat terhadap PDB yakni sebesar 2,47 persen dan transportasi udara sebesar 1,62 persen pada 2019.

"Saya ingin mengingatkan tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik itu antar wilayah, antar pulau, antar daerah. Juga memangkas biaya logsitik yang mahal. Namun saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal," jelas Presiden dalam pembukaan rapat terbatas tingkat menteri di Kantor Presiden, Kamis (5/3).

Bahkan, Jokowi menyebut bahwa biaya pengiriman barang dari Jakarta menuju kota-kota di dalam negeri seperti Padang, Medan, Banjarmasin, atau Makassar, masih lebih mahal dibanding biaya logistik dari Jakarta ke luar negeri, seperti Singapura, Hong Kong, Bangkok, atau Shanghai.

"Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura. Inilah yang harus dibenahi kita benahi bersama. Sehingga tujuan awal dari tol laut untuk menekan disparitas harga antarwilayah bisa kita capai," jelas Jokowi.  

Menanggapi realitas ini, Jokowi memerintahkan jajarannya memperketat kontrol terhadap program tol laut. Ia ingin memastikan bahwa biaya logistik benar-benar bisa efisien, termasuk dengan membereskan masalah dwelling time atau waktu bongkar muat yang masih lama di beberapa pelabuhan, dan memastikan tidak ada praktik monopoli dalam distribusi barang.

"Saya dapat laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur, muatan penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat, itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali," jelas Presiden.

Presiden pun meminta kementerian terkait untuk mengevaluasi rute-rute tol laut yang sudah berjalan. Jokowi juga mengingatkan agar rute tol laut ini dihubungkan dengan kawasan-kawasan industri untuk mencegah kosongnya muatan kapal.

"Saya minta ini segera diperbaiki dan saya minta tol laut juga terkoneksi dengan kawasan industri dan sentra ekonomi lokal. Saya juga minta Pemda dan BUMD terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut sehingga memiliki dmapak positif terhadap ekonomi lokal," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika