Pemprov Jabar Gandeng Ojol Salurkan Sembako

Bantuan dikirimkan langsung ke rumah warga yang ekonominya terdampak Covid-19.

Edi Yusuf/Republika
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 (Pikobar) saat peluncuran aplikasi tersebut di Jabar Command Center, kompleks Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (20/3). Aplikasi Pilkobar diharapkan dapat memberikan layanan dan informasi terkait perkembangan wabah Corona atau Covid-19 kepada masyarakat dengan mudah.
Rep: Arie Lukihardianti Red: Satria K Yudha

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggandeng driver ojek online (ojol), pedagang pasar tradisional, dan PT Pos dalam penyaluran bantuan tunai dan pangan senilai Rp 3,2 triliun. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak wabah Covid-19. 


Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pemprov dan DPRD Jabar sudah menyepakati anggaran sebesar Rp 16,2 triliun untuk penanggulangan Covid-19. Selain bantunan tunai dan pangan, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran untuk proyek padat karya. Tujuann untuk mempekerjakan pengangguran baru yang terdampak Covid-19.

Ridwan mengatakan, anggaran bantuan tunai dan pangan sebesar Rp 3,2 triliun atau Rp 500 ribu per bulan per keluarga ini, akan diberikan kepada 25 persen sampai 40 persen masyarakat ekonomi terbawah.  "Rp 500 ribu per keluarga yang akan kami hadirkan secepatnya. Jika SK Walikota dan Bupati sudah keluar, kami akan mulai melakukan bantuan mulai pekan depan," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Pakuan, kemarin. 

Untuk program ini, kata Emil, pihaknya akan membeli kebutuhan pokok dari pedagang pasar. Dari jumlah bantuan sebesar Rp 500 ribu per keluarga, dua per tiganya adalah berupa kebutuhan pokok masyarakat dan sepertiga bagian lainnya berbentuk tunai.

"Kepada para pedagang pasar, jangan khawatir. Kami akan membeli jika ada tren penurunan dalam penjualan di pasar, untuk sembako-sembako yang akan kami kirimkan," kata Emil. 

Kebutuhan pokok masyarakat tersebut akan dikirim melalui PT Pos yang memiliki sistem pendaftaran dan data masyarakat. Kemudian pengiriman dilakukan oleh driver ojol dari berbagai aplikasi, diantarkan langsung ke rumah masyarakat terdampak.

"Setiap yang diberikan kepada yang berhak, maka kita membayar dengan insentif dan upah (kepada pengemudi ojol) yang datang dari anggaran Rp 3,2 triliun ini, kira-kira begitu," katanya. 

Sehingga, kata dia, dalam proses mengamankan ekonomi rakyat yang terdampak Covid-19, pedagang pasar tetap bisa mendapat pemasukan. Kemudian, para pengemudi ojek daring bisa dipekerjakan untuk mengirimkan barang-barangnya bersama PT Pos, dan paketnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler