Trump akan Tutup Wilayah AS dari Akses Imigran
Jumlah visa yang dikeluarkan untuk orang asing yang ingin berimigrasi ke AS turun.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump pada Senin (20/4) mengumumkan rencana untuk menutup wilayah Amerika Serikat dari para imigran yang datang untuk mencari pekerjaan disana serta yang mencari suaka. Trump mengatakan langkah drastis ini diperlukan untuk melindungi pekerja Amerika dari persaingan dengan pekerja asing begitu ekonomi negara mulai pulih dari lockdown yang disebabkan oleh wabah Covid-19.
"Mengingat serangan dari Musuh yang Tak Terlihat, serta kebutuhan untuk melindungi pekerjaan Warga Amerika HEBAT kami. Saya akan menandatangani Perintah Eksekutif untuk menangguhkan sementara imigrasi ke Amerika Serikat!" tulis Trump di Twitter, Senin (20/4) malam.
Dalam beberapa minggu terakhir, Pemerintah Trump telah menggunakan alasan kesehatan untuk membenarkan secara agresif membatasi jumlah imigran. Sebelumnya Trump telah memperluas kebijakan pembatasan perjalanan, memperlambat pemrosesan visa bagi para pencari suaka dan imigran tidak berdokumen yang ingin memasuki negara itu.
Pengumuman Presiden Trump yang dipublikasikan pada Senin (20/4) malam ini menandakan upayanya yang paling luas untuk menutup negara dari akses seluruh dunia. Menurut beberapa orang yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan bawah Pemerintah Trump juga mengeluarkan sebuah perintah resmi untuk sementara waktu melarang pemberian kartu hijau baru dan visa kerja.
Dilansir di New York Times, Selasa (21/4), di bawah perintah eksekutif seperti itu, Pemerintah Trump tidak akan lagi menyetujui aplikasi dari orang asing untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, secara efektif mematikan sistem imigrasi legal dengan cara yang sama seperti yang telah lama dianjurkan oleh presiden untuk menutup berbatasan dari imigran ilegal.
Jumlah visa yang dikeluarkan untuk orang asing yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat telah menurun sekitar 25 persen, menjadi 462.422 pada tahun fiskal 2019 dari sebelumnya 617.752 pada tahun fiskal 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika