Airlangga Jelaskan Perubahan Fungsi Kartu Prakerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan fungsi Kartu Pra Kerja berubah menjadi jaring pengaman sosial saat pandemi Covid-19. Awalnya, program Kartu Prakerja untuk reskilling dan upskilling.

"Kenapa Kartu Prakerja ini dikonversi menjadi jaring pengaman sosial? Karena program yang sebetulnya untuk reskilling dan upskilling ini karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, demand shock, supply shock, dan production shock maka tentu kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan, karena untuk melakukan PHK itu memakan waktu, tidak immediate," kata Airlangga di kantornya di Jakarta, Rabu (22/4).

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Program Mitigasi Dampak Covid-19 pada Sektor Riil" yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Pemerintah membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang pertama pada 11-16 April 2020. 

Tercatat sebanyak 5.965.048 pengguna (user) melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja tahap I. Dari angka itu, 4,428 juta pendaftar terverifikasi melalui email dan yang sesuai dengan kriteria sebanyak 2,07 juta peserta.

Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya akan meloloskan sebanyak 200 ribu peserta untuk mengikuti pelatihan. Target seluruh penerima manfaat Kartu Prakerja adalah 5,6 juta orang pekerja.

Mereka yang berhasil mendapatkan Kartu Prakerja akan mendapat insentif total sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya adalah bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital.

Dana insentif akan ditransfer melalui rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta. Insentif tersebut terdiri dari 2 bagian. Pertama, insentif pascapenuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 2,4 juta terdiri dari Rp 600.000 per bulan. 

Sedangkan bagian kedua, insentif pascapengisian, yaitu survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per surveinya, dengan 3 survei yang memiliki total Rp 150.000. 

Adapun, 8 platform digital yang dinyatakan pemerintah untuk memberikan pelatihan adalah Tokopedia, Ruangguru melalui platform Skill Academy, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pijarmahir.

"Selain Kartu Prakerja kita juga sudah punya banyak BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan itu seperti sudah dijelaskan dalam BLT itu paketnya Rp 105 triliun, di dalam paket Rp 105 triliun ada tambahan untuk Kartu Pra Kerja sebesar Rp 10 triliun," tambah Airlangga.

Sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 20 juta penerima manfaat, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang ditambahkan Rp 200 ribu per kepala keluarga, program padat karya di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Pekerjaan Umum dan program lainnya. "Sehingga ini menjadi salah satu daripada jaringan pengaman sosial bukan satu-satunya," ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, Kartu Prakerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan juga bersifat sementara. "Artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi Kartu Pra Kerja sesuai desain awal, yaitu untuk upskilling dan reskilling," kata dia.

Pelatihan dari Kartu Prakerja pun dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga pada saat kondisi ekonomi pulih, para pekerja memperoleh keahlian tambahan. "Selain mendapatkan skill tambahan juga nanti punya kemampuan untuk 4 bulan ditambah bantuan sebesar Rp 600 ribu," tambah Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan bahwa selanjutnya Kartu Prakerja tetap ada pelatihan yang online maupun offline. "Jadi tidak 5,6 juta itu seluruhnya nanti akan pelatihan online. Ini melihat situasi kapan PSBB ini akan berakhir. Pada saat PSBB berakhir pelatihan akan dilakukan secara dual track, offline dan online sehingga tentu tidak benar apa yang selama ini beredar dan seluruhnya akan diberikan dana pelatihan Rp 5,6 triliun hanya diberikan kepada mereka yang bekerja atau belajar secaraonline," jelas Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika