Saat Jokowi Minta Turun Mei, Budi Izinkan Moda Transportasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu (6/5) menyatakan targetnya bahwa kurva penambahan kasus positif Covid-19 harus turun di bulan Mei ini. Pada saat yang hampir bersamaan, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan moda transportasi dapat kembali beroperasi per Kamis (7/5).

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menyebut target penurunan kurva kasus positif Covid-19 di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai. Kemudian kasus Covid-19 pada bulan Juni masuk kategori 'sedang'. "Di (bulan) Juli harus masuk posisi ringan, dengan cara apapun," kata Jokowi, Rabu (6/5).

Presiden pun mengingatkan bahwa upaya pencegahan penyebaran infeksi virus corona ini bukan tanggung jawab Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 semata, namun semua pihak. Jokowi meminta keterlibatan jajaran pemerintahan, termasuk menteri dan kepala lembaga, organisasi sosial kemasyarakatan, relawan, partai politik, hingga pihak swasta dalam penanganan pandemi ini.

"Fokus kerja yang utama saat ini tetap pada mengendalikan Covid-19 secepat-cepatnya. Menurunkan secepatnya. Saya melihat negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil mengatasi Covid-19," jelasnya.

Di tempat lain, Menhub Budi Karya mengatakan mulai besok (7/5), moda transportasi dapat kembali beroperasi. Hanya saja, Budi menegaskan, bukan berarti mudik diperbolehkan. Kebijakan tersebut, kata dia, hanya menjadi penjabaran atau turunan dari Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan bukan relaksasi.

"Artinya dimungkinkan semua moda angkutan, udara, kereta api, laut, dan bus untuk kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (6/5).

Budi mengatakan, nantinya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan kriteria. Dia menjelaskan, khususnya kriteria bagi penumpang yang masuk dalam kategori bisa bepergian menggunakan transportasi umum. "Nanti BNPB bersama Kementerian Kesehatan bisa menentukan dan itu bisa dilakukan," ujar Budi.

Budi melanjutkan, anggota DPR termasuk beruntung bisa kembali melakukan perjalanan. Termasuk juga pejabat di Kementerian Perhubungan namun jika hal tersebut terkait tugas negara. "Saya nggak boleh ke Palembang kalau mudik, tapi boleh ke Palembang kalau melihat LRT," ujar Budi.

Hentikan KRL

Di sisi lain, lima kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) pada Rabu (6/5) mengirimkan surat ke Menhub Budi Karya agar mempertimbangkan penghentian sementara operasional kereta rel listrik (KRL). "Pertimbangannya, moda transportasi massal KRL masih memiliki risiko besar adanya penularan Covid-19," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Rabu (6/5).

Dedie menjelaskan, setelah dilakukan tes swab secara acak terhadap 325 orang penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bogor pada Senin (27/4) ditemukan ada tiga orang positif Covid-19. Tes swab dan tes cepat juga dilakukan secara acak terhadap penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bekasi pada Selasa (5/5), juga ditemukan tiga orang positif Covid-19.

Menurut dia, hasil tes swab di Stasiun Bogor dan Stasiun Bekasi ini menjadi landasan bagi lima kepala daerah di Bodebek mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk menghentikan sementara operasional KRL atau pengaturan lebih ketat operasional KRL agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak signifikan

Lima kepala daerah di Bodebek melakukan rapat koordinasi virtual pada Selasa (5/5) membahas penerapan PSBB di daerah masing-masing dan hasil tes swab di Stasiun Bogor yang menemukan adanya tiga orang positif Covid-19.

Rapat koordinasi virtual itu diikuti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Menurut Bima Arya Sugiarto, pada rapat koordinasi itu ada banyak rekomendasi yang diusulkan, tapi kemudian dikerucutkan menjadi dua opsi rekomendasi terkait operasional KRL untuk disampaikan ke Menteri Perhubungan.

"Karena hari ini sudah hari ketujuh penerapan PSBB tahap II, maka surat usulan itu harus segera dikirimkan ke Menteri Perhubungan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika