Kemendagri: Pencairan NPHD Pilkada Paling Lambat Juli
Tahap pertama paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD dicair
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengubah ketentuan pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dilakukan secara bertahap menjadi dua tahap saja. Tahap pertama paling sedikit 40 persen dari nilai naskah perjanjian dana hibah daerah (NPHD) dan dicairkan paling lama 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD.
Tahap kedua paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar 9 Desember, dengan demikian pemerintah daerah harus mencairkan seluruh anggaran sekitar Juli.
"Tahap dua adalah 60 persen paling lambat lima bulan sebelum hari pemungutan suara, dana-dana tersebut sudah ditransfer seluruhnya kepada KPU maupun Bawaslu," ujar Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Bahri, dalam sosialisasi pilkada secara virtual, Jumat (19/6).
Ketentuan pencairan dana hibah tersebut diatur dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pilkada yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Permendagri ini sebagai pedoman penyusunan NPHD Pilkada yang baru direvisi karena menyesuaikan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Bahri, Kemendagri akan memberikan asistensi dan pendampingan terhadap daerah-daerah yang belum melakukan pencairan sesuai Permendagri dan kesepakatan NPHD. Sehingga, ia berharap pencairan anggaran pilkada dapat tepat waktu.
Ia melaporkan, pencairan dana pilkada baru direalisasi Rp 5,8 triliun dari total anggaran pilkada secara keseluruhan Rp 14,9 triliun. Rinciannya, Rp 5,8 triliun sudah ditransfer ke KPU sebesar 41,85 persen, Bawaslu 44,98 persen, pengamanan 9,6 persen dari masing-masing pemerintah daerah (pemda)
Di sisi lain, Kemendagri menemukan 43 daerah yang mentransfer dana hibah tahap pertama ke KPU di bawah 40 persen. Artinya, pemda tidak melakukan tahap pencairan sesuai ketentuan Permendagri, di mana pencairan tahap pertama paling sedikit 40 persen.
Kemudian, terdapat 34 daerah yang mentransfer dana hibah tahap pertama ke Bawaslu di bawah 40 persen. Bahri meminta kepada pemda segera mencairkan anggaran pilkada berdasarkan aturan Permendagri.
"Mohon mentransfer 40 persennya untuk tahap satu sesuai tepat waktu yang mana telah diarahkan juga dalam surat edaran yang kami keluarkan yang ditetapkan Bapak Menteri Dalam Negeri," tutur Bahri.
Diketahui, tahapan pilkada ditunda sejak Maret lalu karena pandemi Covid-19. Sehingga pemungutan suara serentak di 270 daerah diundur menjadi 9 Desember 2020 dari jadwal semula 23 September. Tahapan pemilihan lanjutan kemudian dilaksanakan pada 15 Juni 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika