AS Dukung Filipina dan Vietnam di Laut China Selatan
Washington menentang klaim Beijing di Laut China Selatan
ANKARA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Jumat (3/7) menyuarakan dukungan untuk Filipina dan Vietnam dalam menanggapi latihan militer provokatif China di Laut Cina Selatan.
"Amerika setuju dengan teman-teman kita di Asia Tenggara: Latihan militer RRC di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan sangat provokatif. Kami menentang klaim Beijing yang melanggar hukum. Titik," kata Pompeo melalui Twitter.
Dia juga mengatakan bahwa di Laut China Selatan dan di tempat lain, semua negara harus mendukung tatanan berdasarkan aturan yang bebas dan terbuka yang menjunjung tinggi hak kedaulatan semua negara tanpa memandang ukuran, kekuatan, dan kemampuan militer. Cicitan Pompeo melampirkan pernyataan kecaman yang dibuat oleh Sekretaris Kabinet Filipina Teddy Locsin dan Departemen Pers Kementerian Luar Negeri Vietnam.
Vietnam menyatakan latihan militer China pada 1-5 Juni melanggar kedaulatannya atas Pulau Paracel dan mempersulit pemeliharaan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan itu. Sementara itu, Locsin memperingatkan China bahwa jika latihan itu meluas ke wilayah Filipina, maka akan disambut dengan respons yang parah.
Pentingya Laut China Selatan
Persaingan klaim kedaulatan teritorial atas pulau-pulau dan fitur-fitur yang lebih kecil di Laut China Selatan menjadi sumber ketegangan dan ketidakpercayaan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut. Laut yang menjadi jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia itu berbatasan dengan Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Menurut lembaga riset kebijakan yang berbasis di Washington, pelayaran perdagangan senilai sekitar 5,3 triliun dolar AS melintasi Laut China Selatan setiap tahunnya, dengan total 1,2 triliun dolar AS untuk perdagangan dengan AS.
China mengklaim sekitar 90 persen wilayah Laut China Selatan seluas 3,5 juta kilometer persegi serta menuding AS dan aktor regional lain melanggar integritas teritorialnya.