Penggabungan BUMN Penerbangan-Pariwisata Harus Berhasil
Pemerintah perlu tetap memperhatikan induk usaha yang sehat dan kuat untuk holding
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Amin AK menyoroti rencana pemerintah menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penerbangan dengan BUMN Pariwisata. Ia minta pemerintah belajar dari praktik holding yang selama ini sudah berjalan. Seperti holding BUMN Perkebunan, Semen, Energi, Pupuk, Kehutanan dan Farmasi yang sampai saat ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan kinerja.
“Yang terjadinya hanya asetnya saja makin besar, namun dari sisi kinerja belum mengalami perbaikan sesuai harapan,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pesan singkatnya, Ahad (9/8).
Amin mengkhawatirkan usulan merger BUMN penerbangan dan pariwisata sebagai siasat untuk menggelembungkan aset BUMN holding. Sehingga nantinya bisa melakukan pinjaman dalam jumlah besar baik dari dalam maupun luar negeri. Kekhawatiran itu beralasan mengingat BUMN penerbangan sedang mengalami kesulitan finansial.
"Selain itu PT Angkasa Pura I dan II yang juga akan menjadi bagian dari holding sedang membutuhkan dana besar untuk menangani proyek-proyek yang akan dikerjakan," ungkap Amin.
Di sisi lain, Amin mengapresiasi upaya pembenahan pengelolaan sektor pariwisata nasional yang kini menjadi andalan dalam mendulang devisa nasional. Namun, pemerintah perlu tetap memperhatikan induk usaha yang sehat dan kuat kalaupun upaya pembentukan holding kemudian menjadi pilihan.
“Usaha menyehatkan BUMN penting dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi BUMN khususnya, dan perekonomian nasional umumnya,” tegasnya.
Sementara itu terkait menurunnya kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara harus dilihat akar persoalannya. Di masa pandemi ini, faktor kekhawatiran wisman terhadap penularan wabah Covid-19 di Indonesia merupakan alasan utama tidak berwisata. Indikatornya bisa dilihat dari perbedaan jumlah kunjungan wisman sebelum dan sesudah merebaknya pandemi Covid-19.
Data Kemenparekraf menunjukkan, kunjungan wisman pada bulan Januari 2020 sebesar 1.272.083 wisman atau mengalami peningkatan sebesar 5,85 dibanding bulan Januari 2019. Namun jumlahnya menurun tajam pada bulan Februari 2020 sebesar 863.960 wisman atau turun sebesar 30,55 persen dibanding Februari 2019 sebesar 1.243.996 wisman.
Selanjutnya pada bulan Maret kunjungan wisman hanya 470.970 orang atau turun 64,10 persen dibanding Maret 2019. Berturut pada bulan berikutnya April 158.718 wisman atau turun 87,54 persen dibanding April 2019. Kemudian Mei 163.646 wisman atau turun 86,90 persen dibanding Mei 2019, dan Juni 160.282 wisman atau turun 82, 82 persen dibanding Juni 2019.
Penurunan tajam terjadi setelah merebaknya wabah Covid-19 di sejumlah negara terutama negara-negara utama asal Wisman seperti China, Singapura, Jepang dan negara-negara Eropa. Data kunjungan Wisman sejak Februari hingga Juni 2020 menunjukkan tren penurunan yang kian besar.
“Memperbaiki kinerja BUMN lewat holding penting, namun tangani dulu pandemi Covid-19 secara benar agar wisman yakin bahwa Indonesia aman dari bahaya wabah Covid-19,” kata legislator asal Jawa Timur tersebut.
Lanjut Amin, selain perbaikan kinerja BUMN, pembenahan manajemen pariwisata termasuk sistem pendukung serta sumber daya manusianya juga mendesak dilakukan. Dukungan untuk pengembangan pariwisata tidak hanya dari sektor penerbangan semata. Namun dari industri transportasi secara keseluruhan serta industri akomodasi. Amin menyontohkan, potensi kunjungan Wismani menggunakan kapal pesiar itu sangat besar.
Berdasarkan data Kemenparekraf, potensi pasar wisman dari kapal pesiar di wilayah Asia Timur mencapai 2 juta orang per tahun. Sementara itu, dari Australia dan Selandia Baru mencapai 1,3 juta orang per tahun. Potensi wisata bahari yang dipadukan dengan wisata budaya dan peninggalan sejarah, akan menjadi daya tarik luar biasa bagi Wisman.
“Satu kapal pesiar itu sekali angkut itu bisa 2.000-6.000 Wisman. Bandingkan dengan pesawat yang umumnya mengangkut sekitar 200-an Wisman. Hanya saja infrastruktur pendukung seperti pelabuhan yang bisa disinggahi kapal-kapal pesiar harus diperbanyak,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika