Inggris Janjikan Lebih dari 400 Juta Dolar untuk WHO
Inggris janji berikan lebih banyak sumbangan untuk WHO dibandingkan empat tahun silam
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menjanjikan pendanaan 340 juta pound (433,23 juta dolar AS atau sekitar Rp 6,4 triliun) untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selama empat tahun. Jumlah ini meningkat 30 persen dari komitmen empat tahun sebelumnya.
Boris Johnson juga mendesak reformasi pada badan kesehatan dunia dan menyerukan dimulainya kerja sama lintas batas untuk mengakhiri perpecahan yang buruk.
Dalam rekaman pidato Boris Johnson kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), Johnson mengatakan pandemi Covid-19 telah meningkatkan hambatan perdagangan. Ia juga menyampaikan rencana lima poin untuk meningkatkan respons internasional terhadap pandemi di masa depan.
"Setelah sembilan bulan memerangi Covid, gagasan masyarakat internasional tampak compang-camping," katanya, menurut kutipan sebelumnya yang didistribusikan oleh kantornya.
"Kecuali jika kita bersatu dan mengarahkan tembakan kita melawan musuh kita bersama, kita tahu bahwa setiap orang akan kalah. Karena itu, sekaranglah waktunya ... bagi umat manusia untuk melintasi perbatasan dan memperbaiki perpecahan yang buruk ini," papar Johnson.
Rencana Boris Johnson mencakup jaringan pusat penelitian global, lebih banyak kapasitas produksi vaksin, dan kesepakatan untuk mengurangi tarif ekspor yang diberlakukan pada awal pandemi Covid-19.
Dia akan memberikan 71 juta pound awal untuk kemitraan vaksin global yang dikenal sebagai COVAX untuk mengamankan hak pembelian pada 27 juta dosis, dan 500 juta untuk inisiatif COVAX terpisah untuk membantu negara-negara miskin mengakses vaksin.
Inggris, bersama dengan Prancis dan Jerman, menyatakan dukungan untuk WHO, meskipun terkait dengan reformasi, ketika badan tersebut menghadapi kritik atas respons pandemi.
Amerika Serikat pada Juli memutuskan untuk meninggalkan WHO. Langkah itu diambil setelah Trump menuduh Organisasi Kesehatan Dunia itu terlalu dekat dengan China dan salah menangani pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika