Calon Kepala Daerah Perempuan Didorong Mitigasi Politik Uang
Calon kepala daerah dapat mendirikan posko-posko antipolitik uang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memperkirakan, politik uang akan banyak terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, para calon kepala daerah perempuan harus bisa mengantisipasi praktik politik uang. "Ketika tuntutan politik uang meningkat maka saya sarankan politikus perempuan melakukan mitigasi antisipasi," ujar Burhanuddin dalam diskusi daring bertema Perempuan dan Pilkada, Ahad (27/9).
Burhanuddin menyontohkan, calon kepala daerah dapat mendirikan posko-posko antipolitik uang. Mereka juga dapat mengadakan sayembara bagi publik untuk menangkap lawan yang politik uang dengan imbalan hadiah.
Memang setiap calon kepala daerah dilarang melakukan praktik uang dan diatur sanksi tegasnya, tetapi, kenyataannya masih terus terjadi di sejumlah pemilihan. Menurut Burhanuddin, posko mitigasi terhadap penetrasi atau strategi lawan melakukan politik uang juga efektif. "Efektif dalam pengertian kalau pun bapak-ibu tidak melakukan politik uang tapi yang lain juga jangan melakukan politik uang," kata dia.
Ia menyebutkan, potensi politik uang meningkat saat pandemi virus corona ini. Sebab, sebagian masyarakat terpukul karena kondisi wabah Covid-19, sehingga kemungkinan praktik politik akan meningkat tahun ini. Apalagi, lanjut Burhanuddin, praktik politik uang akan menguat saat suatu daerah dengan selisih antarcalon semakin rendah. Semakin rendah vote margin atau selisih calon dengan calon yang lain politik uang makin marak," tutur dia.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan, jumlah bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dalam pilkada serentak 2020 masih jauh dibandingkan jumlah calon laki-laki. Dari 741 pendaftaran pasangan calon yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU), bakal calon perempuan hanya 151 orang.
"Jadi memang jumlahnya masih jauh sekali jika dibandingkan laki-laki yang maju, baik sebagai kepala daerah ataupun sebagai wakil kepala daerah," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, Ahad.
Ia memerinci, dari 151 orang itu, 84 orang (enam persen) di antaranya maju menjadi calon kepala daerah. 67 orang (lima persen) lainnya menjadi wakil kepala daerah.