Pilkada di Papua, Bawaslu: Tujuh Kabupaten Paling Rawan

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menyebut kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, dari 11 sebanyak tujuh kabupaten di antaranya dianggap paling rawan potensi keamanannya.

"Bawaslu Papua memandang 11 kabupaten itu semuanya rawan, tapi dari intensitas kerawanan yang paling tinggi, yaitu Yahukimo, Keerom, Nabire, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, dan Asmat," kata Komisioner Bawaslu Papua Ronald Manoach di Timika, Ahad (11/10).

Ronald mengatakan, penyematan tujuh kabupaten itu sebagai daerah paling rawan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merujuk pada sejumlah persoalan yang sedang mengemuka di wilayah itu. Selain itu, rekam jejak proses politik di masa-masa sebelumnya baik saat perhelatan Pemilu 2019 maupun saat pilkada sebelumnya.

Sebagai contoh, kata Ronald, situasi kamtibmas di Kabupaten Asmat saat ini cukup kondusif alias landai, tanpa ada riak-riak atau gejolak sosial. Namun saat Pemilu 2019 di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika itu sempat terjadi bentrok antarwarga, yang menyebabkan ada korban terkena sabetan senjata tajam.

Bawaslu Papua telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan saat penyelenggaraan pilkada terutama saat tahapan pungut hitung suara mulai 9 Desember mendatang. Salah satu daerah yang juga menjadi perhatian Bawaslu yaitu Kabupaten Nabire, dimana salah satu kabupaten pemekarannya yaitu Intan Jaya akhir-akhir ini bergejolak akibat adanya serangkaian aksi teror penembakan.

"Sebagian besar aktivitas pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya itu berlangsung di Nabire, demikian pun sebagian besar warga Intan Jaya itu berdomisili di Nabire. Tentu ini menjadi perhatian khusus," kata Ronald.

Hal fenomenal lainnya di wilayah Papua yaitu berkaitan dengan mobilisasi massa saat pemungutan suara. Jajaran Bawaslu, katanya, sangat mewaspadai adanya praktik mobilisasi massa karena sejumlah kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak berbatasan wilayahnya dengan kabupaten yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak.

Sebagai contoh, Kabupaten Nabire yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Paniai. Sementara Kabupaten Keerom berbatasan langsung dengan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

Untuk mencegah hal itu, Bawaslu berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memblokade massa di pintu perbatasan kabupaten-kabupaten tersebut sejak H-3 pemungutan suara hingga saat pemungutan suara. "Jangan sampai saat pemungutan suara ada mobilisasi massa besar-besaran dari kabupaten lain ke kabupaten tetangga yang menyelenggarakan pilkada sehingga orang-orang dari tempat lain menjadi joki untuk kepentingan calon tertentu. Itu yang kami antisipasi mulai dari sekarang," jelas Ronald.

Sebelas kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan hajatan Pilkada Serentak 2020 yaitu Merauke, Asmat, Yahukimo, Boven Digoel, Nabire, Keerom, Supiori, Waropen, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang dan Yalimo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika